A

A. Dia Rifki Amanda, NIM. 502015340 (2021) KEKUATAN HUKUM DAN SYARAT-SYARAT YANG HARUS DIPENUHI ATAS KETERANGAN SAKSI YANG TIDAK DISUMPAH DALAM PERKARA PIDANA. Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Palembang.

AMELIYA ADE YULIANI, NIM. 502006018K (2010) PROSES TUNTUTAN GANTI RUGI TERHADAP BENDAHARAWAN DALAM RANGKA PERTANGGUNG JAWABAN PENGURUSAN KEUANGAN NEGARA. Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Palembang.

B

BAYU RIZKI FEBRIYANTO, 502015150 (2019) PIDANA BAGI PEMILIK SENJATA API LEGAL YANG MENYALAHGUNAKANNYA SEHINGGA MENGAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA SESEORANG DI POLRESTA PALEMBANG. Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Palembang.

C

CAESAR SOPHAN ADITYA, NIM. 502016205 (2021) KEDUDUKAN OMNIBUS LAW DALAM SISTEMATIKA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA. Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Palembang.

D

DESTYA ADE RAHAYU, NIM. 502015297 (2019) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN. Skripsi thesis, UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG.

DEWI SAFITRI, NIM. 502015176 (2020) SANKSI PIDANA PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP. Skripsi thesis, UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG.

F

FATIMAH AZ ZAHRA, NIM. 502018196 (2022) FUNGSI GUBERNUR SUMATERA SELATAN DALAM MELAKSANAKAN TUGAS PEMBANTUAN (MEDEBEWIND) BERDASARKAN PERUNDANG-UNDANGAN. Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Palembang.

Fera Dwi Ayu saputri, NIM. 502018200 (2022) Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Ujaran Kebencian (Hatee Speech) di Media Sosial dikaitkan dengan Kebebasan Berpendapat dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Jo Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Transaksi Dan Informasi Elektronik. Skripsi thesis, Universitas Muhamadiyah Palembang.

J

Joghie alnicho, 502019042 (2023) TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGGUNA JASA PROSTITUSI ONLINE BERDASARKAN PASAL 284 KUHP DI INDONESIA. Skripsi thesis, UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG.

K

Kementrian Hukum dan, Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (2011) Panduan Praktis Memahami Perancang Peraturan Daerah. Pengayoman.

L

LEO CHANDRA, NIM. 502013117 (2017) CARA PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DENGAN PELAKU USAHA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN. Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Palembang.

LETA YOLANDA BRESKY, NIM. 502016102 (2020) PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENYEBAR BERITA BOHONG COVID 19 DI MEDIA SOSIAL BERDASARKAN UU ITE NOMOR 19 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO 11 TAHUN 2008. Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Palembang.

LILI OKTASARI, NIM. 502015044 (2019) TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK KEJAHATAN PEMALSUAN TANDA TANGAN SURAT TANAH (STUDI KASUS DI POLRES EMPAT LAWANG). Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Palembang.

M

M. Husni Abadi, dkk (2017) Pemuatan Norma Hukum yang Telah Dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Deepublish.

M. JUHARI, NIM. 502010030 (2014) PRINSIP-PRINSIP DEMOKRASI DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH Dl INDONESIA. Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Palembang.

M. RIZKI AL MUFAQQI, NIM. 502017302 (2021) EFEKTIFITAS PENERAPAN DIVERSI UNTUK ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK. Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Palembang.

MATHYAS ADINATA, NIM. 91219010 (2022) ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN PIDANA PENJARA SEUMUR HIDUP DALAM KASUS PEMBUNUHAN BERENCANA TERHADAP CALON PENDETA (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KAYUAGUNG NOMOR 372/PID.B/2019/PN KAG). Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Palembang.

MUHAMMAD ILHAM, NIM 502015141 (2020) TINDAK PIDANA PENADAHAN MOTOR (STUDI KASUS PERKARA PIDANA No.1668/PID.B/2018/PN/PLG) DI PENGADILAN NEGERI PALEMBANG. Skripsi thesis, Universitas muhammadiyah palembang.

MUHAMMAD RIZKI FIRMANSYAH, NIM: 502017067 (2021) KEWENANGAN BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO DAN PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELANGGAR PENGGUNAAN FREKUENSI RADIO ORARI DI KOTA PALEMBANG. Skripsi thesis, universitas muhammadiyah palembang.

Miriam, Budiardjo (2003) Dasar-Dasar Ilmu Politik. Gramedia Pustaka Utama.

N

Nanda, Amalia (2013) Hukum Perikatan. Unimal Press.

ndonesia. Mahkamah Konstitusi. Sekretariat Jenderal dan Kepanite, ndonesia. Mahkamah Konstitusi. Sekretariat Jenderal dan Kepanite (2005) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945: dan, Undang-undang Republik Indonesia nomor 24, tahun 2003, tentang Mahkamah Konstitusi. Sekretariat Jenderal, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

R

Redaksi Indonesia Tera, Redaksi Indonesia Tera (2014) UUD 1945 + Perubahannya + Struktur ketatanegaraan. IndonesiaTera.