SHALSABILLA TRINISA, NIM. 502022224 (2026) EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP PEMENUHAN KEWAJIBAN RESTITUSI BAGI PELAKU KEKERASAN SEKSUAL DI KOTA PALEMBANG. Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Palembang.

	Text 502022224_BAB I_DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text 502022224_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (529kB)
	Text 502022224_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (561kB)
	Text 502022224_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (374kB)
	Text 502022224_DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Repository staff only Download (330kB)
	Text 502022224_LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text 502022224_COVER SAMPAI LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ialah regulasi utama dalam sistem pidana di Indonesia karena menetapkan hak korban untuk menuntut pemenuhan kewajiban restitusi sekaligus memperoleh layanan pemulihan atas kerugian yang dialami korban. Akan tetapi, dalam praktik penegakan hukum, pelaksanaan restitusi masih menghadapi berbagai kendala. Berkaitan dengan hal tersebut, permasalahan dalam penelitian ini adalah efektivitas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap pemenuhan kewajiban restitusi bagi pelaku kekerasan seksual di Kota Palembang serta kendala atau hambatan terhadap pelaksanaan pemenuhan kewajiban restitusi bagi pelaku kekerasan seksual di Kota Palembang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan socio-legal. Data diperoleh melalui studi lapangan berupa wawancara dengan Penyidik PPA Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Palembang dan dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk menggambarkan penerapan hukum di lapangan. Hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa pemenuhan kewajiban restitusi berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 belum berjalan secara efektif. Adapun kendala atau hambatan terhadap pelaksanaan pemenuhan kewajiban restitusi bagi pelaku kekerasan seksual di Kota Palembang meliputi rendahnya peran aktif korban dalam mengajukan restitusi, keterbatasan pemahaman korban mengenai fungsi dan manfaat restitusi, pengaruh relasi keluarga dan tekanan sosial, keterbatasan kemampuan ekonomi pelaku, serta lemahnya mekanisme pemaksaan terhadap pelaksanaan restitusi.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	Pembimbing : 1. Hj. Susiana Kifli, S.H., M.H. 2. Febrina Hertika Rani, S.H., M.H.
Uncontrolled Keywords:	Efektivitas Undang-Undang TPKS, Restitusi, Kekerasan Seksual
Subjects:	Ilmu Hukum > Hukum Pidana Ilmu Hukum > Undang-Undang, Peraturan-peraturan, Perkara-perkara
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S1)
Depositing User:	Mahasiswa Fakultas Hukum
Date Deposited:	24 Apr 2026 03:52
Last Modified:	24 Apr 2026 03:52
URI:	http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/34928

Actions (login required)

View Item