M. Raffly Velanasqo, NIM. 502022199 (2026) PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA ATAS KERUGIAN YANG TIMBUL AKIBAT MAKANAN TIDAK LAYAK KONSUMSI DALAM PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS. Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Palembang.

Preview	Text 502022199_BAB I_DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (1MB) | Preview
	Text 502022199_BAB II.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (431kB)
	Text 502022199_BAB III.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (474kB)
	Text 502022199_BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (190kB)
	Text 502022199_DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (446kB)
	Text 502022199_LAMPIRAN.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (721kB)
	Text 502022199_COVER_SAMPAI_LAMPIRAN.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Program Makan Bergizi Gratis merupakan kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk menjamin pemenuhan hak atas pangan dan peningkatan kualitas gizi masyarakat, khususnya bagi kelompok rentan, yang dalam pelaksanaannya melibatkan kerja sama antara pemerintah dan penyedia makanan sebagai mitra pelaksana. Dalam praktik penyelenggaraannya, masih ditemukan permasalahan berupa penyaluran makanan yang tidak layak konsumsi dan menimbulkan kerugian bagi penerima manfaat, sementara pengaturan hukum yang secara khusus mengatur pertanggungjawaban perdata belum diatur secara komprehensif dalam satu peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum Program Makan Bergizi Gratis di Indonesia hingga saat ini belum diatur secara komprehensif dalam satu peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur keseluruhan aspek penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis akan tetapi secara implisit ada diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang tersusun secara hierarkis, yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagai dasar pengaturan pangan secara nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan sebagai pengaturan teknis di tingkat pelaksanaan, serta Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional. Selain itu, pertanggungjawaban perdata atas kerugian yang timbul akibat makanan tidak layak konsumsi dalam Program Makan Bergizi Gratis dapat dibebankan kepada penyedia makanan sebagai mitra pemerintah melalui mekanisme perbuatan melawan hukum. Meskipun penerima manfaat tidak memiliki hubungan kontraktual secara langsung dengan penyedia makanan, kewajiban hukum untuk menjamin keamanan dan kelayakan pangan tetap melekat pada penyedia makanan sebagai pihak yang melaksanakan kegiatan penyaluran makanan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan Pasal 87.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	1. Dr.Khalisah Hayatuddin, S.H., M.Hum 2. Yonani Hasyim, S.H., M.H
Uncontrolled Keywords:	Program Makan Bergizi Gratis, Pertanggungjawaban Perdata, Makanan Tidak Layak Konsumsi
Subjects:	Ilmu Hukum > Hukum Perdata K Law > K Law (General) Administrasi Pendidikan > Pendidikan Administrasi Pendidikan > Siswa Ilmu Hukum > Undang-Undang, Peraturan-peraturan, Perkara-perkara
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S1)
Depositing User:	Mahasiswa Fakultas Hukum
Date Deposited:	20 Apr 2026 02:25
Last Modified:	20 Apr 2026 02:25
URI:	http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/34913

Actions (login required)

View Item