MARYANTI, NIM. 91218024 (2020) PENEGAKAN SANKSI ADMINISTRASI TERHADAP APARATUR SIPIL NEGARA PEMERINTAH KOTA PALEMBANG YANG MELANGGAR DISIPLIN DALAM UPAYA MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE. Masters thesis, Universitas Muhammadiyah Palembang.

Preview	Text 91218024_BAB_I SAMPAI_BAB_TERAKHIR.pdf Download (1MB) | Preview
	Text 91218024_BAB_II_SAMPAI_BAB_TERAKHIR.pdf Restricted to Repository staff only Download (568kB)

Abstract

Disiplin kerja merupakan modal penting yang harus dimiliki oleh ASN, sebab menyangkut pemberian pelayanan publik, namun ironisnya, kualitas etos kerja dan disiplin kerja ASN secara umum masih terrgolong rendah ini disebabkan banyaknya permasalahan yang dihadapi oleh para ASN. Permasalahan tersebut antara lain kesalahan penempatan dan ketidakjelasan jalur karier yang ditempuh namun, pemerintah terus berusaha melakukan reformasi birokrasi ditubuh ASN.. Hal ini sangat menarik untuk diteliti guna memberi masukan dan guna mencari alternatif pemecahan masalah disiplin Aparatur Sipil Negara. Permasalahan yang dibahas dalam tesis ini adalah: Bagaimanakah Penegakan Sanksi Administrasi Terhadap Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kota palembang yang melanggar Disiplin Dalam Upaya Mewujudkan Good Governance ? dan apakah Kendala-kendala yang dihadapi dalam Penegakan Sanksi Administarsi Terhadap Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kota palembang yang melanggar Disiplin? Penelitian ini adalah penelitian hukum dengan pendekatan yuridis empiris yaitu sebagai pendekatan utama dalam menggali bahan hukum. Berdasarkan hasil pembahasan terhadap pokok permasalahan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 1). Penegakan Sanksi Administarsi Terhadap Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kota Palembang yang melanggar Disiplin telah menurunkan tingkat pelanggaran disiplin yang cukup signifikan dalam tiga tahun terakhir. Hal tersebut menunjukkan bahwa penerapan sanksi administrasi tersebut cukup efektif. Penegakan Sanksi Administarsi tersebut dilaksanakan berdasarkan Peraturan-Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; Surat Edaran Walikota Palembang Nomor 800/071/BKPSDM.V/2018 tentang Pembinaan Disiplin Aparatur Sipil Negara; Keputusan Walikota Palembang Nomor 005/KPTS/BKPSDM-V/2018 tentang Pembentukan Tim Pemeriksa Pelanggaran Disiplin ASN; dan Keputusan Walikota Palembang Nomor 006/KPTS/BKPSDM-V/2018 tentang Pembentukan Dewan Pertimbangan Pelaksanaan Penjatuhan Hukuman Disiplin ASN; 2).Kendala dalam pemberian hukuman disiplin bagi ASN yang tidak masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja melalui BKPSDM Kota Palembang terletak pada faktor penegak hukum/aparatur dan faktor budaya. Dari faktor penegak hukum/aparatur, yaitu Pejabat Tim Pemeriksa dan Tim Pertimbangan tidak di tempat karena pejabat yang ditunjuk memiliki kesibukan dan aktifitas tupoksi tugas dan tanggung jawab jabatan pokoknya masing-masing. Sedangkan dari faktor budaya kesadaran hukum yaitu : kurangnya tanggung jawab atasan langsung; dan SKPD langsung melimpahkan kasus dugaan pelanggaran disiplin ke BKPSDM. Kata Kunci: Sanksi Administrasi, Disiplin, Aparatur Sipil Negara

Item Type:	Thesis (Masters)
Additional Information:	Pembimbing, 1. Dr. H. Erli Salia, SH., M.H. 2. Dr. Arief Wisnu Wardhana, S.H., M.Hum.
Uncontrolled Keywords:	Sanksi Administrasi, Disiplin, Aparatur Sipil Negara
Subjects:	Ilmu Hukum > Hukum Konstitusional dan Administratif
Divisions:	PPS Hukum (S2)
Depositing User:	Mahasiswa Program Pascasarjana
Date Deposited:	06 May 2020 06:08
Last Modified:	09 May 2020 01:23
URI:	http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/7608

Actions (login required)

View Item