MIFTAH RIZKA HAYATI, NIM. 91217052 (2019) PENETAPAN HUKUM ITSBAT NIKAH SIRI DI PENGADILAN AGAMA PALEMBANG (STUDI KASUS PERKARA NOMOR: 1829/PDT.G/2016/PA.PLG). Masters thesis, Universitas Muhammadiyah Palembang.

Preview	Text 91217052_BAB I_DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (700kB) | Preview
	Text 91217052_BAB II_SAMPAI_BAB TERAKHIR.pdf Restricted to Repository staff only Download (524kB)

Abstract

Nikah siri adalah suatu fenomena tersendiri di masyarakat. Nikah siri dilaksanakan dengan berlandasakan rukun dan syarat-syarat pernikahan sebagaimana yang ditentukan dalam hukum perkawinan Islam. Pada sisi hukum negara, nikah siri adalah pernikahan yang tidak tercatat, karena pernikahan itu tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama (KUA) sehingga dengan demikian negara tidak menjamin hak dan kewajiban masing-masing pihak yang terikat dalam perkawinan siri tersebut. Pada titik ini pernikahan siri berpotensi menimbulkan problematika hukum. Untuk itu, maka hukum perkawinan Islam di Indonesia mengatur apa yang disebut sebagai Permohonan itsbat nikah yang diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam. Itsbat nikah adalah suatu upaya permohonan penetapan pengesahan perkawinan siri kepada pihak Pengadilan Agama setempat. Sehubungan dengan hal ini, Penulis dalam penulisan Tesis ini melakukan penelitian dan riset dengan melakukan studi kasus, dalam perkara permohonan itsbat nikah Perkara Nomor:1829/Pdt.G/2016/PA.Plg. Yang menjadi permasalahan dalam penelitian Tesis ini adalah 1) Bagaimanakah penerapan penetapan itsbat nikah Pengadilan Agama Palembang bagi pihak-pihak terkait dari pernikahan siri di Pengadilan Agama? 2) Apakah akibat hukum dari dikeluarkannya penetapan putusan itsbat nikah dari Pengadilan Agama, terkait dengan masalah yang timbul dari pernikahan siri? Terhadap pokok permasalahan tersebut, setelah dilakukan penelitian dan analisis, menggunakan metodologi penelitian hukum sosiologis. Adapun hasil penelitian, 1) Penerapan penetapan permohonan itsbat nikah di Pengadilan Agama Palembang, bagi pihak-pihak yang terkait dari pernikahan siri, Pengadilan Agama Palembang adalah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa permohonan itsbat nikah yang diajukan, kemudian diputuskan akta nikah dari pernikahan siri, menjadi suatu pernikahan yang dicatatkan di mata hukum negara dan hukum Islam, setelah bukti-bukti yang diajukan mengenai syarat-syarat dan rukun nikah sudah terpenuhi sebagaimana yang ditentukan dalam Keputusan Ketua MARI No.KMA/032/SK/2006 dan Ketentuan Kompilasi Hukum Islam, selanjutnya Pengadilan dengan penetapannya itu memerintahkan Kantor Urusan Agama (KUA) setempat mencatat pernikahan tersebut. 2) Akibat hukum dari penetapan putusan itsbat nikah siri, yang mulanya tidak tercatat pada negara menjadi diakui dan tercatat di negara. Dan negara akan menjamin hak-hak dan kewajiban hukum pada masing-masing pihak yang terlibat dalam pernikahan siri. Kata Kunci: Penetapan Hukum, Nikah Siri, Pengadilan Agama.

Item Type:	Thesis (Masters)
Additional Information:	Pembimbing, Dr. Arief Wisnu Wardhana, SH., M.Hum. 2. Dr. Holijah S.H., M.H.
Uncontrolled Keywords:	Penetapan Hukum, Nikah Siri, Pengadilan Agama.
Subjects:	Ilmu Hukum > Hukum Perdata
Divisions:	PPS Hukum (S2)
Depositing User:	Mahasiswa Program Pascasarjana
Date Deposited:	07 Dec 2019 03:44
Last Modified:	07 Dec 2019 03:44
URI:	http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/6113

Actions (login required)

View Item