URGENSI PERSETUJUAN TINDAKAN MEDIK (INFORMED CONSENT) SEBAGAI PERLINDUNGAN HUKUM DOKTER DAN RUMAH SAKIT DALAM PELAYANAN KESEHATAN DARI PERSPEKTIF HUKUM PERDATA

NURA PEREZKINIA PASMAH, NIM. 91216116 (2019) URGENSI PERSETUJUAN TINDAKAN MEDIK (INFORMED CONSENT) SEBAGAI PERLINDUNGAN HUKUM DOKTER DAN RUMAH SAKIT DALAM PELAYANAN KESEHATAN DARI PERSPEKTIF HUKUM PERDATA. Masters thesis, Universitas Muhammadiyah Palembang.

[img]
Preview
Text
91216116_BAB I_DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (1MB) | Preview
[img] Text
91216116_BAB II_SAMPAI_BAB TERAKHIR.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (784kB)

Abstract

Di antara amanat undang undang tentang pelayanan medis disyaratkan membuat persetujuan tindakan medik atau informed consent. Namun demikian, seringkali tenaga medis digugat oleh pasien atau keluarganya karena dianggap lalai yang bertendensi malpraktik.Permasalahan tesis ini adalah: Bagaimana urgensitas persetujuan tindakan medik (informed consent) bagi pasien, dokter dan rumah sakit dalam pelayanan kesehatan dari perspektif hukum perdata?Bagaimana hubungan hukum antara dokter dengan pasien dalam pelayanan kesehatan dari perspektif hukum perdata? Penelitian ini tergolong kedalam penelitian normatif atau doktrinal dengan mengutamakan data sekunder.Spesifikasi yang digunakan adalah deskriptif analitis.Hasil penelitian yang diperoleh, yaitu: Pertama: Kedudukan informed consent sangat urgen sebagai bentuk informasi kepada pasien mengenai semua tindakan medis yang akan dilakukan meskipun informasi yang hendak diberikan itu bersifat eksplisit maupun implisit. Letak urgensitas pemberian informasi tersebut adalah untuk memudahkan pembuktian dalam rangka pertanggunggjawaban dokter bila kelak terjadi perselisihan dengan pasien.Kedua: Hubungan hukum antara dokter dan pasien merupakan hubungan keperdataan yang didasarkan pad aperjanjian. Perjanjian antara dokter dan pasien ini didasarkan pada ketentuan Pasal 1601 KUH Perdata yang merupakan perjanjian pemborongan kerja.Dalam hal ini dokter memberikan pelayanan kesehatan pada pasiennya.Pelayanan kesehatan atau transaksi terapeutik yang dilakukan oleh dokter ini sebagai bagian dari perjanjian yang harus memenuhi unsur syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Kata Kunci: Perjanjian, Informed Consent, Dokter dan Pasien

Item Type: Thesis (Masters)
Additional Information: Pembimbing, 1.Prof.Dr.H. Romli SA , M.Ag 2. Dr.H.KN. Sofyan Hasan, S.H.,M.H.
Uncontrolled Keywords: Perjanjian, Informed Consent, Dokter dan Pasien
Subjects: Ilmu Hukum > Hukum Perdata
Divisions: PPS Hukum (S2)
Depositing User: Mahasiswa Program Pascasarjana
Date Deposited: 18 Jun 2019 05:10
Last Modified: 18 Jun 2019 05:10
URI: http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/4517

Actions (login required)

View Item View Item

is powered by EPrints 3 which is developed by the School of Electronics and Computer Science at the University of Southampton. More information and software credits.