NURLENI, NIM. 91217051 (2019) IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 290/ MENKES/ PER/III/ 2008 TENTANG PERSETUJUAN TINDAKAN KEDOKTERAN PADA PEMASANGAN ALAT KONTRASEPSI DALAM RAHIM DI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT SABOKINGKING KOTA PALEMBANG. Masters thesis, Universitas Muhammadiyah Palembang.

Preview	Text 91217051_BAB 1_DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (2MB) | Preview
	Text 91217051_BAB II_SAMPAI_BAB TERAKHIR.pdf Restricted to Repository staff only Download (668kB)

Abstract

Pasien sebagai penerima jasa pelayanan dalam kontrak terapi pasien mempunyai hak, antara lain hak atas persetujuan tindakan yang dilakukan pada tubuhnya, hak atas rahasia dokter, hak atas informasi, dan hak atas second opinion. Saat ini, telah mulai diatur mengenai Informed Consent, yaitu suatu persetujuan yang diberikan oleh pasien dan keluarganya atas dasar informasi dan penjelasan mengenai tindakan medis yang akan dilakukan terhadap pasien tersebut. Informed Consent dimuat dalam beberapa peraturan, karena dibutuhkan pengaturan yang tidak hanya melindungi pasien dari kesewenangan petugas, tetapi juga diperlukan untuk melindungi petugas dari kesewenangan pasien yang melanggar batas-batas hukum dan perundang-undangan. Permasalahan dalam penelitian ini bagaimanakah implementasi Informed Consent pemasangan Alat Kontrasepsi Dalam Rahim dalam melindungi pelaksana tindakan dan petugas serta faktor penyebab kurang efektifnya pelaksanaan Informed Consent di Puskesmas Sabokingking kota Palembang. Metode dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian hukum empiris (sosiologis) Hasil penelitian implementasi Informed Consent pemasangan Alat Kontrasepsi Dalam Rahim dalam melindungi pasien dan petugas di Pusat Kesehatan Masyarakat Sabokingking kota Palembang, penerapannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 walau masih ditemukan kekurangan tapi tidak membatalkan sah nya Informed Consent dan faktor penyebab kurang efektifnya pelaksanaan Informed Consent dalam pemasangan Alat Kontrasepsi Dalam Rahim di Puskesmas Sabokingking adalah terbatasnya tenaga bidan yang ditempatkan diruang Keluarga Berencana sehingga terkadang menyebabkan petugas terburu-buru dalam konseling sebelum persetujuan tindakan dan adanya tantangan dalam konseling seperti kurang terbukanya klien dalam mengungkapkan semua yang berhubungan dengan riwayat Keluarga Berencana Sebelumnya. Kata Kunci: Informed Consent, Alat Kontrasepsi, Puskesmas

Item Type:	Thesis (Masters)
Additional Information:	Pembimbing, 1. Dr. Arief Wisnu Wardhana, S.H., M.Hum 2. Dr. Holijah, S.H., M.H.
Uncontrolled Keywords:	Informed Consent, Alat Kontrasepsi, Puskesmas
Subjects:	Ilmu Hukum > Hukum Sosial
Divisions:	PPS Hukum (S2)
Depositing User:	Mahasiswa Program Pascasarjana
Date Deposited:	24 May 2019 03:20
Last Modified:	24 May 2019 03:20
URI:	http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/4492

Actions (login required)

View Item