ELDA MUTILAWATI, NIM. 91217005 (2018) KEWENANGAN KOMISI INFORMASI DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA INFORMASI DI PROVINSI SUMATERA SELATAN YANG DI MOHONKAN OLEH PEMOHON (STUDI KASUS PUTUSAN : 237/KIPROV.SUMSEL-A/VIII/2017). Masters thesis, Universitas Muhammadiyah Palembang.

Preview	Text 91217005_BAB I_DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (2MB) | Preview
	Text 91217005_BAB II_SAMPAI_BAB TERAKHIR.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Hak setiap masyarakat untuk memperoleh Informasi yang telah di jamin oleh Konstitusi Republik Indonesia. Hal ini di atur Pada Perubahan Kedua UUD 1945 Pasal 28 F dinyatakan bahwa: “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) mensyaratkan pemerintahan yang terbuka sebagai salah satu fondasinya, dan kebebasan memperoleh informasi (public access to information) merupakan salah satuprasyarat untuk menciptakan pemerintahan terbuka (open government)., maka penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Pada tataran badan usaha, konsep pengelolaan yang baik (good corporate governance) juga sudah dianggap sebagai suatu kebutuhan. Tata kelola yang baik memiliki sejumlah indikator antara lain keterbukaan, partisipasi, akuntabilitas, efektivitas, dan koherensi. Dari uraian pada bagian latar belakang maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut : 1. Apakah kewenangan Administrasi Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan dalam menyelesaikan sengketa informasi yang dimohonkan oleh Pemohon ? 2. Apakah Kendala yang di hadapi Komisi Informasi Publik dalam memutus sengketa informasi yang dilakukan oleh Pemohon ?.Dalam penulisan tesis ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan kepustakaan (data sekunder) yang mencakup penelitian : asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi vertical dan horizontal. Dengan demikian kesimpulan tesis ini adalah Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan dalam menyelesaikan sengketa informasi yang di mohonken oleh Pemohon telah sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengkta Informasi Publik sebagai upaya dalam menjalankan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang bertujuan untuk mendorong lahirnya kesadaran atas kebutuhan informasi sebagai salah satu upaya pemberantasan korupsi, penegakan hak asasi manusia, dan tata kelola pemerintah yang baik (good governance). Kendala-Kendala Komisi Informasi Publik dalam memutus Sengketa Informasi yang dilakukan oleh Pemohon adalah masih kurangnya sosialisasi Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan yang paling prinsip adalah kurang lemahnya SDM/Sekretariat karena tidak adanya training dan pendidikan yang berkaitan dengan pemahaman bersama tentang tugas, pokok dan fungsi baik itu bagi komisioner maupun bagi tenaga sekretariatan yang menimbulkan akibat pada masih terjadinya salah persepsi pada Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Sumatera Selatan terkait posisi tenaga sekretariatan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan yang merupakan PNS di dinas tersebut. Kata Kunci : sengketa informasi, Pemohon, Kebijakan Publik

Item Type:	Thesis (Masters)
Additional Information:	Pembimbing, 1. Dr. Erli Salia, S.H., M.H 2. Dr. Holijah, S.H., M.H.
Uncontrolled Keywords:	sengketa informasi, Pemohon, Kebijakan Publik
Subjects:	Ilmu Hukum > Hukum Konstitusional dan Administratif
Divisions:	PPS Hukum (S2)
Depositing User:	Mahasiswa Program Pascasarjana
Date Deposited:	23 May 2019 04:21
Last Modified:	23 May 2019 04:21
URI:	http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/4489

Actions (login required)

View Item