Wahyu Perdana Kusuma, NIM.502020053 (2025) PENEGAKAN HUKUM PERBUATAN TINDAK PIDANA MAIN HAKIM SENDIRI (EIGENRICHTING) DALAM SISTEM HUKUM PIDANA INDONESIA STUDI KASUS DI KEPOLISIAN RESORT KOTA BESAR PALEMBANG. Skripsi thesis, Universitas Muhammdiyah Palembang.

Preview	Text 502020053_BAB I _DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (1MB) | Preview
	Text 502020053_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (259kB)
	Text 502020053_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (52kB)
	Text 502020053_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (8kB)
	Text 502020053_DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Repository staff only Download (11kB)
	Text 502020053_LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (646kB)
Preview	Text 502020053_COVER_SAMPAI_LAMPIRAN (1).pdf Download (1MB) | Preview

Abstract

ABSTRAK PENEGAKAN HUKUM PERBUATAN TINDAK PIDANA MAIN HAKIM SENDIRI (EIGENRICHTING) DALAM SISTEM HUKUM PIDANA INDONESIA STUDI KASUS DI KEPOLISIAN RESORT KOTA BESAR PALEMBANG Oleh : WAHYU PERDANA KUSUMA Penelitian ini dilakukan, masih sering terjadi kasus main hakim sendiri di Kota Palembang. Penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan tindakan yang dilakukan pihak kepolisian dalam rangka memberantas tindak pidana main hakim sendiri di wilayah hukum Polres Palembang, karena di Kota Palembang dari data yang penulis peroleh ketika melakukan penelitian di kepolisian masih sering terjadi tindak pidana main hakim sendiri. Oleh karena itu, penulis menyusun skripsi ini untuk mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan Polres Palembang dalam memberantas main hakim sendiri di wilayah hukum Polres Palembang. Metode penelitian ini menggunakan penelitian lapangan kualitatif, sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari Satreskrim Polres Palembang, Binmas Polres Palembang, dan Polsek Kota Palembang. Sedangkan data sekunder berasal dari buku, jurnal, skripsi terkait main hakim sendiri dari penelitian terdahulu. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis datanya menggunakan pengolahan data secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan menganalisis data yang diperoleh dari fenomena-fenomena yang terjadi di suatu masyarakat seperti data tertulis, wawancara, dan literatur yang kemudian disusun secara sistematis. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa tindak pidana main hakim sendiri dalam KUHP belum diatur secara khusus. Namun bukan berarti KUHP tidak bisa diterapkan jika terjadi tindak pidana main hakim sendiri. Tindak pidana main hakim sendiri bisa dikenakan Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan dan pasal 170 KUHP tentang kekerasan. dalam hukum pidana Islam, orang yang melakukan main hakim sendiri akan dikenakan hukuman qishas. Karena tindakan main hakim sendiri dapat mengancam keselamatan fisik manusia dan berpotensi menimbulkan kerugian terhadap harga diri atau harta benda, maka tindakan tersebut dilarang, bahkan pelakunya akan dikenakan hukuman di dunia dan di akhirat sebagai hukuman Tuhan. Untuk penanggulangan yang dilakukan kepolisian dengan menggunakan upaya penal sebagai upaya represif dan upaya nonpenal sebagai upaya preventif, hal ini dilakukan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kepolisian sebagai pelindung dan penegak hukum sesuai dengan Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kata Kunci : Penanggulangan, Peradilan, Hukum Pidana

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	1.Yudistira Rusyidi, S.H., M.Hum 2. Dr. Martini, S.H., M.H.
Uncontrolled Keywords:	Penanggulangan, Peradilan, Hukum Pidana
Subjects:	Ilmu Hukum > Hukum Acara Pidana
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S1)
Depositing User:	Mahasiswa Fakultas Hukum
Date Deposited:	09 Apr 2026 03:56
Last Modified:	09 Apr 2026 04:11
URI:	http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/34873

Actions (login required)

View Item