Rachmadi Ciputra, NIM : 502021002 (2026) ANALISIS YURIDIS TENTANG STRUKTUR KEMENTERIAN NEGARA DALAM SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 61 TAHUN 2024 TENTANG KEMENTERIAN NEGARA. Skripsi thesis, Fakultas Hukum.

Preview	Text 502021002_BAB I_DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (1MB) | Preview
	Text 502021002_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (598kB)
	Text 502021002_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (424kB)
	Text 502021002_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (214kB)
	Text 502021002_DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Repository staff only Download (321kB)
	Text 502021002_LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text 502021002_COVER_SAMPAI_LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

ABSTRAK ANALISIS YURIDIS TENTANG STRUKTUR KEMENTERIAN NEGARA DALAM SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 61 TAHUN 2024 TENTANG KEMENTERIAN NEGARA RACHMADI CIPUTRA Dasar pertimbangan dan kewenangan Presiden Republik Indonesia dalam menyusun struktur kementerian negara dalam kerangka sistem pemerintahan presidensial. Dalam sistem ini, Presiden memegang peran ganda sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan dengan kewenangan luas, termasuk dalam menentukan jumlah, nama, dan fungsi kementerian serta pengangkatan dan pemberhentian menteri. Studi ini mengkaji aspek konstitusional dan praktik politik yang memengaruhi pembentukan kabinet, termasuk tantangan yang muncul akibat sistem multipartai dan kebutuhan koalisi politik. Penelitian juga menyoroti pentingnya prinsip meritokrasi yang mengedepankan integritas, kapabilitas, dan akseptabilitas dalam pemilihan menteri agar pemerintahan berjalan efektif, efisien, dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Selain itu, kajian ini menelaah perubahan regulasi terkait jumlah kementerian yang kini tidak lagi dibatasi secara ketat oleh undang-undang, memberikan fleksibilitas kepada Presiden dalam mengelola struktur pemerintahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Presiden memiliki hak prerogatif yang luas, pelaksanaan kewenangan tersebut harus didasarkan pada tanggung jawab moral dan politik untuk memastikan kabinet yang profesional dan pemerintahan yang transparan serta berpihak pada kepentingan masyarakat. Penelitian ini merekomendasikan agar pembentukan kementerian dan pengangkatan menteri lebih mengutamakan kompetensi dan visi misi pemerintahan daripada pertimbangan politik semata. Kata kunci: Sistem Presidensial, Kewenangan Presiden, Struktur Kementerian,Kabinet, Politik Koalisi, KKN

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	Pembimbing 1. Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum 2. Abdul Jafar, S.H., M.H
Uncontrolled Keywords:	Kata kunci: Sistem Presidensial, Kewenangan Presiden, Struktur Kementerian,Kabinet, Politik Koalisi, KKN
Subjects:	Ilmu Hukum > Hukum Negara dan Bangsa
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S1)
Depositing User:	Mahasiswa Fakultas Hukum
Date Deposited:	14 Mar 2026 03:25
Last Modified:	14 Mar 2026 03:25
URI:	http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/34844

Actions (login required)

View Item