MAHENDRA, NIM : 91221013 (2024) PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG. Masters thesis, Universitas Muhammadiyah Palembang.

Preview	Text 91221013_BAB I_DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (2MB) | Preview
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (646kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (599kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (246kB)
	Text DAPUS.pdf Restricted to Repository staff only Download (282kB)
	Text 91221013_FULL TEXT.pdf Restricted to Repository staff only Download (4MB)

Abstract

ABSTRAK Peranan aturan hukum merupakan salah satu bentuk sistem hukum yang paling utama dalam menanggulangi kejahatan di Indonesia termasuk pula dalam pencegahan dan penanggulangan tindak pidana pencucian uang sebagai salah satu bentuk kejahatan kontemporer dan canggih. Hukum bisa berfungsi untuk mengendalikan masyarakat dan bisa juga menjadi sarana untuk melakukan perubahan-perubahan dalam masyrakat. Perubahan tersebut harus didukung peraturan perundang-undangan yang aktif dan efektif dalam mengatasi kejahatan pencucian uang. Di Indonesia peraturan tersebut adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dalam hal ini pihak pemerintah Indonesia yang paling bertanggung jawab dalam penegakan hukum tindak pidana pencucian uang. Adapun permasalahan penelitian ini adalah bagaimana kebijakan pemerintah dalam penanggulangan tindak pidana pencucian uang berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan faktor-faktor yang merupakan kendala pemerintah dalam penerapan kebijakan penanggulangan tindak pidana pencucian uang di Indonesia. Penelitian ini tergolong dalam jenis penelitian yuridis normatif yang menggunakan data kepustakaan dan peraturan perundang-undangan. Sifat penelitian ini menggunakan metode diskriptif analitis tidak menggunakan hipotesa. Hasil penelitiannya adalah kebijakan yang diterapkan pemerintah dengan upaya non penal melakukan tindakan preventif (langkah pencegahan) dan upaya penal dengan tindakan represif yang bersifat pemberantasan kejahatan pencucian uang. Sedangkan faktor-faktor yang merupakan kendala pemerintah dalam penerapan kebijakan penanggulangan tindak pidana pencucian uang di antaranya faktor aparat penegak hukum, faktor sarana prasarana dan faktor kesadaran hukum masyarakat. Kata Kunci : Kebijakan Pemerintah, Penanggulangan, Tindak Pidana Pencucian Uang.

Item Type:	Thesis (Masters)
Additional Information:	Pembimbing : 1. Dr. Hambali Yusuf, S.H., M.Hum. 2. Dr. Helwan Kasra, S.H., M.Hum.
Uncontrolled Keywords:	Kata Kunci : Kebijakan Pemerintah, Penanggulangan, Tindak Pidana Pencucian Uang.
Subjects:	Ilmu Hukum > Hukum Pidana
Divisions:	Program Pasca Sarjana > Hukum (S2)
Depositing User:	Irwan syah
Date Deposited:	10 Mar 2026 06:04
Last Modified:	10 Mar 2026 06:25
URI:	http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/34841

Actions (login required)

View Item