HELENA ZAFIRA, NIM. 502021301 (2025) PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM PENGAWASAN LEGALITAS PERUSAHAAN FINANCIAL TECHNOLOGY (PEER TO PEER LENDING) DI KOTA PALEMBANG. Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Palembang.

Preview	Text 502021301_BAB I_DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (2MB) | Preview
	Text 502021301_BAB II.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (660kB)
	Text 502021301_BAB III.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (692kB)
	Text 502021301_BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (355kB)
	Text 502021301_DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (424kB)
	Text 502021301_LAMPIRAN.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (907kB)
	Text 502021301_Cover_sampai_Lampiran.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (5MB)

Abstract

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan lembaga independen yang memiliki fungsi, tugas, dan wewenang dalam pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, serta penyidikan di sektor jasa keuangan. Seluruh kegiatan jasa keuangan yang dilakukan oleh lembaga keuangan berada di bawah sistem pengaturan dan pengawasan OJK, termasuk penyelenggara financial technology (fintech) peer to peer (P2P) lending. Penelitian ini mengangkat dua rumusan masalah, yaitu: (1) Bagaimanakah peran OJK dalam mengawasi legalitas perusahaan fintech P2P lending di Kota Palembang? (2) Bagaimanakah peran OJK dalam memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna layanan fintech P2P lending ilegal di Kota Palembang? Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan OJK Sumatera Selatan, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi literatur terhadap peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, dan dokumen resmi OJK. Hasil penelitian menunjukkan bahwa OJK memiliki peran strategis dalam mengawasi legalitas P2P lending melalui proses perizinan, registrasi, pengawasan on-site dan off-site, serta penjatuhan sanksi administratif. Dalam aspek perlindungan hukum kepada konsumen, OJK menyediakan mekanisme pengaduan resmi, fasilitasi mediasi, edukasi dan literasi keuangan, serta rujukan kasus pidana ke aparat penegak hukum. Tantangan yang dihadapi meliputi keterbatasan sumber daya, modus operandi pelaku yang cepat berubah, rendahnya literasi keuangan masyarakat, keterbatasan kewenangan dalam memberikan kompensasi langsung, serta maraknya penyebaran fintech ilegal. Upaya peningkatan efektivitas dilakukan melalui koordinasi lintas lembaga, pemanfaatan Regulatory Technology (RegTech), dan penguatan kapasitas internal serta edukasi publik secara berkelanjutan. Kesimpulannya, peran OJK di Palembang telah berjalan optimal, namun membutuhkan dukungan kolaboratif untuk meningkatkan pengawasan dan perlindungan hukum di sektor fintech P2P lending

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	1. Dr. Serlika Aprita, S.H.,M.H 2. Ledy Wila Yustini, S.H., M.H
Uncontrolled Keywords:	Otoritas Jasa Keuangan, Pengawasan, Peer to Peer Lending.
Subjects:	Ilmu Hukum > Hukum Perbankan dan Asuransi Ilmu Hukum > Hukum Perdata Ilmu Hukum > Hukum Publik
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S1)
Depositing User:	Mahasiswa Fakultas Hukum
Date Deposited:	03 Mar 2026 04:01
Last Modified:	03 Mar 2026 04:01
URI:	http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/34815

Actions (login required)

View Item