FARIZ ELFAIZ, Nim: 912 23 043 (2025) AKIBAT HUKUM PIDANA ATAS KEBEBASAN MENYATAKAN PENDAPAT DI MEDIA SOSIAL MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK. Skripsi thesis, Fakultas Hukum.

Preview	Text 91223043_BAB I_DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (1MB) | Preview
	Text 91223043_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (705kB)
	Text 91223043_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (615kB)
	Text 91223043_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (192kB)
	Text 91223043_DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Repository staff only Download (317kB)
	Text 91223043_COVER_SAMPAI_LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK AKIBAT HUKUM PIDANA ATAS KEBEBASAN MENYATAKAN PENDAPAT DI MEDIA SOSIAL MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK Oleh FARIZ ELFAIZ Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi saat ini berkembang sangat pesat, memungkinkan informasi untuk tersebar dengan mudah melalui internet. Perkembangan internet sendiri juga mengalami peningkatan signifikan setiap tahun, membuka peluang baru dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk komunikasi, pendidikan, dan bisnis. Namun, hal ini juga membawa tantangan baru, seperti penyebaran informasi palsu dan pencemaran nama baik di media digital. Oleh karena itu, penting untuk terus memantau dan mengatur perkembangan teknologi ini agar dapat memaksimalkan manfaatnya dan mengurangi dampak negatifnya. Adapun permasalahan yang diangkat dalam tesis ini adalah bagaimana batasan kebebasan menyatakakan pendapat di media sosial menurut Undang-Undang ITE? Dan bagaimanakah akibat hukum pidana karena kebebasan menyatakan pendapat di media sosial dikaitkan dengan Undang-Undang ITE? Penelitian ini menggunakan metode normative yang bersifat deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan meliputi data sekunder yang dikumpulkan secara kualitatif dan dianalisis secara kualititif. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, kebebasan hak dalam kebebasan berpendapat ini diberi batasan oleh pemerintah agar masyarakat tidak semena-mena dalam menggunakan hak mereka sehingga mengganggu hak orang lain. Pemerintah telah mengatur batasan dalam berpendapat di media sosial dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Undang-Undang ITE). Larangan-larangan tersebut terdapat dalam Pasal 27 sampai Pasal 37 Undang-Undang ITE. Bagi mereka yang tidak mengindahkan batasan-batasan tersebut harus berhadapan dengan hukum pidana yang mengakibatkan mereka terancam hukuman 2 tahun penjara dan denda Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah). Kata Kunci: Akibat hukum pidana, kekebasan berpendapat, media sosial.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	Pembimbing 1. Dr. Saipuddin Zahri, S.H., M.H., 2. Dr. Arief Wisnu Wardhana, S.H., M.Hum.,
Uncontrolled Keywords:	Kata Kunci: Akibat hukum pidana, kekebasan berpendapat, media sosial.
Subjects:	Ilmu Hukum > Hukum Pidana
Divisions:	Program Pasca Sarjana > Hukum (S2)
Depositing User:	Mahasiswa Fakultas Hukum
Date Deposited:	11 Feb 2026 04:31
Last Modified:	11 Feb 2026 04:31
URI:	http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/34793

Actions (login required)

View Item