MUHAMMAD RIDHO, NIM : 502021119 (2025) PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KORPORASI SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA LINGKUNGAN DALAM KASUS KEBAKARAN LAHAN DI RIAU (STUDI PUTUSAN NOMOR 256/PID.SUS/PN RGT). Skripsi thesis, Fakultas Hukum.

Preview	Text 502021119_BAB I_DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (1MB) | Preview
	Text 502021119_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (410kB)
	Text 502021119_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (141kB)
	Text 502021119_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (191kB)
	Text 502021119_DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Repository staff only Download (369kB)
	Text 502021119_Lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text 502021119_Cover_Sampai_Lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

ABSTRAK Penegakan Hukum Terhadap Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Lingkungan Dalam Kasus Kebakaran Lahan di Riau (Studi Putusan Nomor 256/Pid.Sus/Pn Rgt) Muhammad Ridho Penegakan Hukum Terhadap Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Lingkungan dalam Kasus Kebakaran Lahan di Riau (Studi Putusan Nomor 256/Pid.Sus/PN Rgt) dengan latar belakang maraknya kebakaran hutan dan lahan yang melibatkan korporasi dan berdampak pada lingkungan, kesehatan, dan ekonomi. Tujuannya adalah menganalisis pertanggungjawaban pidana korporasi serta menilai kesesuaiannya dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun korporasi dijatuhi pidana, pelaksanaannya belum optimal akibat kendala pembuktian, lemahnya penerapan asas strict liability, serta adanya intervensi politik dan ekonomi, sehingga sanksi yang dijatuhkan belum sebanding dengan kerugian yang ditimbulkan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penegakan hukum belum sepenuhnya sesuai dengan amanat UU PPLH, sehingga perlu konsistensi penerapan asas strict liability, penguatan sanksi tambahan berupa pemulihan lingkungan dan pencabutan izin, serta koordinasi antar lembaga penegak hukum agar tercapai perlindungan lingkungan hidup dan hak masyarakat atas lingkungan yang sehat. Kata Kunci: Penegakan hukum, korporasi, tindak pidana lingkungan, kebakaran lahan, UU No. 32 Tahun 2009

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	Pembimbing 1. Hi. Susiana Kifli, S.H., M.H 2. Hj. Yonani Hasyim, S.H., M.H
Uncontrolled Keywords:	Kata Kunci: Penegakan hukum, korporasi, tindak pidana lingkungan, kebakaran lahan, UU No. 32 Tahun 2009
Subjects:	Ilmu Hukum > Hukum Pidana
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S1)
Depositing User:	Mahasiswa Fakultas Hukum
Date Deposited:	29 Jan 2026 02:21
Last Modified:	29 Jan 2026 02:21
URI:	http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/34753

Actions (login required)

View Item