BURMANSYAHTIA DARMA, NIM : 91223016 (2025) ANALISIS YURIDIS PERUBAHAN SYARAT USIA MENJADI CALON PRESIDEN DAN CALON WAKIL PRESIDEN DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 90/PUU-XXI/2023. Masters thesis, Universitas Muhammadiyah Palembang.

Preview	Text 91223016_BAB I_ DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (3MB) | Preview
	Text 91223016_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (615kB)
	Text 91223016_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (891kB)
	Text 91223016_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (171kB)
	Text 91223016_Daftar Pustaka_compressed.pdf Restricted to Repository staff only Download (999kB)
	Text 91223016_FULL TEXT.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 mengubah ketentuan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang semula “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun”, dengan menambahkan frasa "atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah" sebagai alternatif syarat usia minimal 40 tahun. Putusan tersebut menimbulkan permasalahn hukum serta polemik di masyarakat. Penelitian ini membahas beberapa permasalahan dalam putusan MK tersebut yaitu: 1. Apakah perubahan syarat usia calon presiden dan wakil presiden dalam Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 telah sesuai dengan kewenangan MK?, 2. Apa implikasi hukum putusan tersebut terhadap pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024?. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil dari penelitian ini adalah : 1. MK telah melampaui kewenangannya dalam putusan merubah syarat usia Calon Presiden dan calon Wakil Presiden tersebut karena telah melakukan intervensi kebijakan hukum terbuka (open legal policy), bertindak sebagai positive legislator, dan membuat putusan ultra petita. Terdapat juga pelanggaran hukum acara dan pelanggaran kode etik hakim konstitusi yang berujung pada penjatuhan sanksi oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, 2. Meskipun putusan MK bersifat final dan mengikat, implementasinya menimbulkan masalah teknis di KPU yang berujung pada sanksi terhadap komisioner KPU dan gugatan di PTUN. Putusan MK ini menunjukkan bahwa sifat final dan mengikat harus diimbangi dengan independensi, imparsialitas, dan integritas hakim untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan kehakiman. Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi, Syarat Capres dan Cawapres, Judicial Review, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023

Item Type:	Thesis (Masters)
Additional Information:	Pembimbing: 1. Dr. H. Erli Salia, SH. MH. 2. Dr. Suharyono, SH. M.H.
Uncontrolled Keywords:	Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi, Syarat Capres dan Cawapres, Judicial Review, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023
Subjects:	Ilmu Hukum > Hukum Negara dan Bangsa
Divisions:	Program Pasca Sarjana > Hukum (S2)
Depositing User:	Irwan syah
Date Deposited:	02 Jan 2026 03:57
Last Modified:	02 Jan 2026 03:57
URI:	http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/34362

Actions (login required)

View Item