PERAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL DALAM SENGKETA SERTIPIKAT GANDA DI KOTA PALEMBANG

Muhamad Reza Fahlevi, NIM : 502020106 (2025) PERAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL DALAM SENGKETA SERTIPIKAT GANDA DI KOTA PALEMBANG. Skripsi thesis, UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG.

[img] Text
502020106_COVER_BAB I_DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (962kB)
[img] Text
502020106_BAB II.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (220kB)
[img] Text
502020106_BAB III.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (183kB)
[img] Text
502020106_BAB IV.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (150kB)
[img] Text
502020106_DAFTAR PUSTAKA.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (150kB)
[img] Text
502020106_LAMPIRAN.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (1MB)
[img] Text
502020106_Cover_sampai_Lampiran.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (2MB)

Abstract

Hak atas tanah adalah hak yang timbul dari suatu hubungan hukum antara subjek hukum dengan kulit bumi bagian luar yang disebut dengan tanah, yang diberikan kepada subjek hukum (publik atau privat) untuk mengatur, menguasai, memiliki, memanfaatkan kulit bumi bagian luar yang disebut dengan tanah tersebut. Sertipikat ganda terjadi karena sertipikat tersebut tidak dipetakan dalam peta pendaftaran tanah atau peta situasi yang dibuat oleh kantor pertanahan, apabila gambar situasi/ surat ukur dibuat dalam peta pendaftaran tanah, maka sertipikat ganda tidak akan terjadi di masyarakat. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana peran Badan Pertanahan Nasional menyelesaikan sertipikat ganda di Kota Palembang? (2) Bagaimana akibat hukum terhadap sertipikat ganda yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Palembang terhadap objek tanah yang sama?. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, sedangkan pendekatan penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Lembaga Badan Pertanahan Nasional berperan dalam menyelesaikan sengketa tanah di Kota Palembang. Adapun dalam proses penanganan sengketa tanah, Badan Pertanahan Nasional melakukan pembatalan hak atas tanah karena keputusan tersebut mengandung cacat hukum administrasi dalam penerbitan sertipikat atau untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: Dosen Pembimbing : 1. Dr. Mulyadi Tanzili, SH., MH., 2. Koesrin Nawawie A., SH., MH.,
Uncontrolled Keywords: Kata kunci: Badan Pertanahan Nasional, Sertipikat Ganda , Hak Atas Tanah.
Subjects: Politik Islam
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S1)
Depositing User: mahasiswa Fakultas Ekonomi & Bisnis
Date Deposited: 17 Dec 2025 04:03
Last Modified: 17 Dec 2025 04:03
URI: http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/34255

Actions (login required)

View Item View Item

is powered by EPrints 3 which is developed by the School of Electronics and Computer Science at the University of Southampton. More information and software credits.