CANDRA SEPTA WIJAYA, NIM : 502021247 (2025) EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENADAHAN BARANG-BARANG CURIAN (Putusan Nomor : 684/Pid. B/2022/PN. Plg). Skripsi thesis, Universitas muhammadiyah palembang.
|
Text
502021247_BAB I_DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (1MB) |
|
|
Text
502021247_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (563kB) |
|
|
Text
502021247_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (368kB) |
|
|
Text
502021247_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (328kB) |
|
|
Text
502021247_DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Repository staff only Download (336kB) |
|
|
Text
502021247_LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB) |
|
|
Text
502021247_COVER_SAMPAI_LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (4MB) |
Abstract
ABSTRAK EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENADAHAN BARANG-BARANG CURIAN (Putusan Nomor : 684/Pid. B/2022/PN. Plg) CANDRA SEPTA WIJAYA Penadahan barang curian merupakan salah satu tindak pidana yang memiliki peran penting dalam rantai kejahatan pencurian. Tindak penadahan tidak hanya memperpanjang umur kejahatan, tetapi juga turut menyulitkan upaya penegakan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji aspek yuridis penadahan berdasarkan hukum pidana Indonesia serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong terjadinya penadahan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis terhadap peraturan perundangundangan, putusan pengadilan, dan literatur hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penadahan diatur dalam Pasal 480 KUHP, dengan sanksi pidana bagi pihak yang membeli, menyimpan, atau menyembunyikan barang hasil kejahatan. Faktor ekonomi, lemahnya pengawasan, dan kurangnya kesadaran hukum masyarakat menjadi penyebab utama maraknya praktik penadahan. Penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan penegakan hukum, edukasi masyarakat, serta kerja sama antar aparat penegak hukum untuk memutus rantai peredaran barang curian. Penegakan hukum bergantung pada aparat penegak hukum dan keberhasilan penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh profesionalisme polisi, jaksa, dan hakim dalam mengusut serta mengadili pelaku penadahan sesuai Pasal 480 KUHP. Penyelidikan yang kurang optimal atau kurangnya kordinasi antarpenegak hukum dapat menyebabkan pelaku penadahan lolos dari jerat hukum. Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap tindak pidana penadahan barang-barang curian, dipengaruhi oleh ketegasan regulasi, profesionalisme aparat, ketersediaan sarana teknologi, partisipasi masyarakat, serta kondisi sosial ekonomi. Untuk meningkatkan penegakan hukum terhadap tindak pidana penadahan masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam aspek pembuktian, kesadaran masyarakat, dan ketegasan sanksi hukum. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara penegak hukum dan masyarakat untuk memperkuat upaya pemberantasan kejahatan ini secara lebih efektif
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Additional Information: | Pembimbing 1. Suatmiati, S.H., M.Hum 2. Jumadi, S.H., M.H. |
| Uncontrolled Keywords: | Penadahan, Barang Curian, Pertanggungjawaban Pidana, KUHP, Aparat Penegak Hukum. |
| Subjects: | Ilmu Hukum > Hukum Pidana |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S1) |
| Depositing User: | Perpustakaan umpalembang |
| Date Deposited: | 11 Dec 2025 06:40 |
| Last Modified: | 11 Dec 2025 06:40 |
| URI: | http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/34236 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
