AGUNG ALTARIQ BRAM BHINATARA, NIM : 912223036 (2025) ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PALEMBANG KELAS 1A KHUSUS NOMOR: 200/Pdt.G/2015/PN Plg ATAS GANTI RUGI SENGKETA PENGADAAN TANAH MASJID SRIWIJAYA. Masters thesis, Universitas Muhammadiyah Palembang.
|
Text
91223036_BAB I_DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (3MB) | Preview |
|
|
Text
91223036_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (850kB) |
||
|
Text
91223036_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (427kB) |
||
|
Text
91223036_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (183kB) |
||
|
Text
91223036_DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Repository staff only Download (537kB) |
||
|
Text
91223036_LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (51MB) |
||
|
Text
91223036_COVER_SAMPAI_LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (55MB) |
Abstract
ABSTRAK Tesis ini berjudul “Analisis Yuridis Pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus Nomor: 200/Pdt.G/2015/PN Plg Atas Ganti Rugi Sengketa Pengadaan Tanah Masjid Sriwijaya” Pelaksanaan putusan pengadilan inkracht nomor: 200/Pdt.G/2015/PN.Plg belum dilaksankan secara sukarela dan mengalami hambatan dalam eksekusi yang berdampak pada pemulihan hak pemenang. Dalam penelitian ini penulis bermaksut menganalisis: 1). Bagaiman Pelaksanaan Putusan Pengadilan tersebut dan 2). Bagaimana hambatan Pelaksanaan Putusan Pengadilan tersebut. Untuk menjawab permasalahan tersebut, digunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan Perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian yaitu: Pelaksanaan putusan memenuhi syarat formil namun sita eksekusi tidak dapat dilakukan kecuali dengan eksekusi pembebanan terhadap APBD. Hambatan yuridis Pasal 50 UU No. 1/2004 tetang perbendaharaan Negara tidak menghilangkan kewajiban bayar pemerintah melalui mekanisme penganggaran. Hambatan non-yuridis terletak pada aspek budaya hukum, yakni rendahnya kepatuhan termohon eksekusi, dan sikap pasif dari struktur hukum. Akibatnya, keadilan korektif dan distributif menurut Aristoteles tidak terwujud, sementara dalam pengakan hukum Friedman, substansi hukum tersedia tetapi struktur hukum pasif dan budaya hukum tidak mendukung pelaksanaan putusan. Kondisi ini sekaligus menunjukkan bahwa asas negara hukum dan prinsip keadilan sosial Pancasila belum sepenuhnya terlaksana dalam praktik. Kata kunci : Pelaksanaan Putusan pengadilan atas ganti rugi pengadaan tanah
| Item Type: | Thesis (Masters) |
|---|---|
| Additional Information: | Pembimbing : 1. Dr. Mulyadi Tanzili, S.H., M.H. 2. Dr. Helwan Kasra, S.H., M.Hum. |
| Uncontrolled Keywords: | Kata kunci : Pelaksanaan Putusan pengadilan atas ganti rugi pengadaan tanah |
| Subjects: | Ilmu Hukum > Hukum Perdata |
| Divisions: | Program Pasca Sarjana > Hukum (S2) |
| Depositing User: | Mahasiswa Program Pascasarjana |
| Date Deposited: | 22 Nov 2025 04:55 |
| Last Modified: | 22 Nov 2025 04:55 |
| URI: | http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/34182 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
