ANDRE RIZKY DARMAWAN, NIM : 502021168 (2025) PENERAPAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PHISING BERDASARKAN UNDANG - UNDANG NO. 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI TRANSAKSI ELEKTRONIK DI KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR PALEMBANG. Skripsi thesis, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis.

Preview	Text 502021168_BAB I_DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (999kB) | Preview
	Text 502021168_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (493kB)
	Text 502021168_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (291kB)
	Text 502021168_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (160kB)
	Text 502021168_DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Repository staff only Download (380kB)
	Text 502021168_LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text 502021168_COVER_SAMPAI_LAMPIRAN (1).pdf Restricted to Repository staff only Download (4MB)

Abstract

ABSTRAK PENERAPAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PHISING BERDASARKAN UNDANG - UNDANG NO. 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI TRANSAKSI ELEKTRONIK DI KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR PALEMBANG. ANDRE RIZKY DARMAWAN Perkembangan internet di seluruh dunia berkembang sangat cepat, internet dapat di akses melalui banyak perangkat mulai dari handphone, televisi, laptop, smartwatch, dan berbagai perangkat lainnya. Berkembangnya internet menyebabkan penyebaran informasi menjadi sangat cepat dan mudah, Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi semakin canggih di negara Indonesia, memberikan dampak positif dan dampak negatif. Dampak negatif dari berkembangnya internet dapat terjadinya kejahatan siber contohnya Phising. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimanakah penerapan dan apa kendala hukum pidana dalam menangani kasus kejahatan tindak pidana phising di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Besar (POLRESTABES) Palembang. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berjenis pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukan bahwa penanganan kasus phising dilakukan melalui jalur penal sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tetapi menghadapi berbagai kendala seperti kesulitan melacak pelaku yang menggunakan identitas palsu dan teknologi canggih, kurangnya kesadaran masyarakat dalam melapor, serta hambatan hukum terkait perlindungan data pribadi. Oleh karena itu, selain penegakan hukum yang tegas, pendekatan non-penal berupa pencegahan dan peningkatan literasi digital masyarakat sangat diperlukan untuk mengurangi tindak pidana phising. Kata Kunci: Phising, Tindak Pidana, Kejahatan siber.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	Pembimbing 1. HELWAN KASRA, S.H.,M.Hum 2. M. TAUFIQ, S.H., M.H
Uncontrolled Keywords:	Kata Kunci: Phising, Tindak Pidana, Kejahatan siber.
Subjects:	Ilmu Hukum > Hukum Pidana
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S1)
Depositing User:	Mahasiswa Fakultas Hukum
Date Deposited:	17 Nov 2025 06:21
Last Modified:	17 Nov 2025 06:21
URI:	http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/34163

Actions (login required)

View Item