MAHALIA SURYANI, NIM. 91223062 (2025) PERAN MEDIATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL DALAM MENYELESAIKAN PERSELISIHAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) ANTARA PENGUSAHA DENGAN PEKERJA PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT) YANG TIDAK DICATATKAN DI DINAS TENAGA KERJA KOTA PALEMBANG. Masters thesis, Universitas Muhammadiyah Palembang.

Preview	Text 91223062_BAB I_DAFTAR PUSTAKA..........pdf Download (2MB) | Preview
	Text 91223062_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (461kB)
	Text 91223062_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (385kB)
	Text 91223062_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (151kB)
	Text 91223062_DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Repository staff only Download (217kB)
	Text 91223062_FULL TEXT..............pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

ABSTRAK PERAN MEDIATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL DALAM MENYELESAIKAN PERSELISIHAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) ANTARA PENGUSAHA DENGAN PEKERJA PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT) YANG TIDAK DICATATKAN DI DINAS TENAGA KERJA KOTA PALEMBANG Oleh MAHALIA SURYANI Mediator dapat membantu pengusaha dan pekerja untuk memahami posisi masing-masing dan menemukan jalan tengah yang adil sesuai dengan ketentuan hukum. Permasalahannya adalah Bagaimana Peran Mediator Hubungan Industrial dalam menyelesaikan perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) antara Pengusaha dengan Pekerja PKWT yang tidak dicatatkan di Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang?; dan Apa akibat hukum Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) bagi Pekerja PKWT yang tidak dicatatkan ke Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang?. Penelitian ini merupakan bentuk penelitian metode normatif empiris didasarkan pada data primer (hasil penelitian di lapangan) dan data sekunder bahan kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan bahwa Peran Mediator Hubungan Industrial dalam menyelesaikan perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) antara Pengusaha dengan Pekerja PKWT yang tidak dicatatkan di Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang dapat dilihat dari tiga perspektif, yaitu peranan normative yaitu mediator berfungsi untuk menegakkan norma hukum yang ada. Kedua, ideal, menyelesaikan perselisihan dengan cara yang adil dan ideal, serta ketiga, peran faktua diaimana moderator menyesuaikan solusi dengan kondisi faktual yang ada di lapangan. Dalam hal ini, mediator berperan penting dalam menjaga keadilan bagi pekerja dan memastikan pengusaha memahami pentingnya pencatatan kontrak untuk menghindari masalah di masa depan.; Akibat hukum yang timbul dari PHK terhadap pekerja PKWT yang tidak dicatatkan di Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang yaitu berakibat hukum pada status hukum yang tidak jelas mengenai hubungan kerja dapat menyebabkan kesulitan dalam pembuktian hak-hak pekerja sehingga PKWT tersebut Batal Demi Hukum. Kerugian Bagi Pekerja sehingga Pekerja tidak mendapatkan perlindungan hukum yang maksimal. Sanksi Bagi Pengusaha berisiko dikenakan sanksi administrative. Prosedur PHK yang Tidak Sah sehingga pekerja berhak untuk menuntut hak-hak mereka melalui jalur hukum. kata kunci; Peran Mediator, Hubungan Industrial, Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)

Item Type:	Thesis (Masters)
Additional Information:	Pembimbing : 1. Dr. Helwan Kasra, S.H., M.H. 2. Dr. Darmadi Djufri, SH., M.H.
Uncontrolled Keywords:	kata kunci; Peran Mediator, Hubungan Industrial, Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)
Subjects:	Ilmu Hukum > Hukum Pidana
Divisions:	Program Pasca Sarjana > Hukum (S2)
Depositing User:	Mahasiswa Program Pascasarjana
Date Deposited:	08 Nov 2025 03:57
Last Modified:	08 Nov 2025 03:57
URI:	http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/34113

Actions (login required)

View Item