JENNI HANA KHOLIFAH, NIM. 502021284 (2025) ANALISIS HUKUM TERHADAP MEKANISME CICILAN UTANG PADA LAYANAN PINJAMAN ONLINE MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA. Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Palembang.
|
Text
502021284_BAB I_DAFTAR PUSTAKA.PDF.pdf - Published Version Download (2MB) | Preview |
|
|
Text
502021284_BAB II.PDF.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (756kB) |
||
|
Text
502021284_BAB III.PDF.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (639kB) |
||
|
Text
502021284_BAB IV.PDF.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (402kB) |
||
|
Text
502021284_DAFTAR PUSTAKA.PDF.pdf - Bibliography Restricted to Repository staff only Download (517kB) |
||
|
Text
502021284_LAMPIRAN.PDF.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB) |
||
|
Text
502021284_Cover_sampai_Lampiran.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (4MB) |
Abstract
Keberadaan layanan pinjaman online sebagai bagian dari industri teknologi keuangan telah memberikan kemudahan akses bagi masyarakat dalam memperoleh dana secara cepat dan praktis. Namun, perkembangan ini juga membawa permasalahan hukum, terutama terkait mekanisme cicilan utang yang diterapkan oleh penyelenggara pinjaman online. Beberapa masalah utama yang muncul meliputi suku bunga yang tinggi, biaya tambahan yang tidak transparan, serta metode penagihan yang agresif. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) Apakah mekanisme cicilan utang dalam layanan pinjaman online telah sesuai dengan pengaturan hukum dan prinsip-prinsip perjanjian dalam KUHPerdata? dan (2) Bagaimana bentuk tuntutan ganti rugi terhadap penyelenggara layanan pinjaman online yang tidak sesuai dengan ketentuan KUHPerdata?Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi yurisprudensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun secara hukum perjanjian pinjaman online harus memenuhi ketentuan dalam KUHPerdata, praktik di lapangan masih banyak penyimpangan yang merugikan debitur. Beberapa temuan penting dalam penelitian ini meliputi pembuatan perjanjian yang tidak transparan, bunga dan denda yang tidak wajar, serta tindakan penagihan yang melanggar hak privasi debitur. Selain itu, debitur yang dirugikan memiliki hak untuk menuntut ganti rugi melalui jalur wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum (PMH).Berdasarkan hasil penelitian, diperlukan pengawasan yang lebih ketat dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta regulasi yang lebih jelas untuk memastikan bahwa layanan pinjaman online berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku dan tidak merugikan masyarakat sebagai debitur.
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Additional Information: | Pembimbing: 1. Drs. Edy Kastro, M.Hum 2. Ledy Wila Yustini, S.H., M.H |
| Uncontrolled Keywords: | Kata Kunci: Pinjaman Online, Cicilan Utang, KUHPerdata, Wanprestasi, Perlindungan hukum, Perbuatan Melawan Hukum |
| Subjects: | Ilmu Hukum > Hukum Perdata |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S1) |
| Depositing User: | Mahasiswa Fakultas Hukum |
| Date Deposited: | 28 Oct 2025 06:55 |
| Last Modified: | 28 Oct 2025 06:55 |
| URI: | http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/33958 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
