FATIMAH AZZAHRA, NIM : 502021209 (2025) PERAN HUKUM BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PALEMBANG DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA TANAH ASET DAERAH MENURUT PERMENDAGRI NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN BARANG MILIK DAERAH (STUDI KASUS SD N 099 PALEMBANG). Skripsi thesis, Fakultas Hukum.

Preview	Text 502021209_BAB I_DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (1MB) | Preview
	Text 502021209_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (388kB)
	Text 502021209_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (416kB)
	Text 502021209_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (191kB)
	Text 502021209_DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Repository staff only Download (305kB)
	Text 502021209_Lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text 502021209_Cover_Sampai_Lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

ABSTRAK PERAN HUKUM BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PALEMBANG DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA TANAH ASET DAERAH MENURUT PERMENDAGRI NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN BARANG MILIK DAERAH (STUDI KASUS SD N 099 PALEMBANG) FATIMAH AZZAHRA Sengketa tanah yang melibatkan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) umumnya berkaitan dengan status kepemilikan, batas wilayah, serta penggunaan lahan yang masuk dalam aset daerah. Permasalahan ini sering kali muncul akibat ketidaksesuaian data administrasi dengan kondisi di lapangan, tumpang tindih klaim kepemilikan, serta penguasaan lahan oleh pihak ketiga tanpa dasar hukum yang jelas.Penyelesaian sengketa tanah aset daerah merupakan tantangan bagi pemerintah daerah dalam menjaga legalitas dan optimalisasi pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD). Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Palembang memiliki peran hukum strategis dalam menangani sengketa tanah, khususnya dalam kasus SDN 099 Palembang, yang melibatkan klaim masyarakat terhadap tanah milik pemerintah.Penelitian ini mengacu pada Permendagri No. 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, yang menjadi dasar hukum bagi BPKAD dalam menyelesaikan sengketa melalui identifikasi aset, verifikasi kepemilikan, mediasi, serta jalur hukum jika diperlukan. Yang Menjadi Rumusan Masalah Dalam Karya Ilmiah Ini Sebagai Berikut : 1. Bagaimanakah peran badan pengelolaan keuangan dan aset daerah (BPKAD) Kota Palembang dalam menangani kasus sengketa tanah di SD N 099? 2. Bagaimanakah teknik penyelesaian sengketa tanah di SD N 099 berdasarkan Permendagri No 19 tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah? Metode Yang penulis gunakan dalam menyelesaikan karya ilmiah ini adalah Normatif Menggunakan Bahan Hukum Sekunder yang di dapatkan memalui studi kepustakaan Dari Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran hukum BPKAD sangat penting dalam melindungi aset daerah, memastikan kepastian hukum, serta menjaga keseimbangan hak antara pemerintah dan masyarakat. Upaya penguatan administrasi aset serta koordinasi antar lembaga menjadi kunci dalam mencegah dan menyelesaikan sengketa tanah secara efektif. Kata Kunci : Sengketa tanah, BPKAD, Permendagri No. 19 Tahun 2016.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	Pembimbing 1. Dr. Sri Suatmiati, S.H., M.H, 2. Jumadi,S.H.,M.H,
Uncontrolled Keywords:	Kata Kunci : Sengketa tanah, BPKAD, Permendagri No. 19 Tahun 2016.
Subjects:	Ilmu Hukum > Hukum Perdata
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S1)
Depositing User:	Mahasiswa Fakultas Hukum
Date Deposited:	07 Oct 2025 04:57
Last Modified:	07 Oct 2025 04:57
URI:	http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/33747

Actions (login required)

View Item