RIZKA AUSYEKA, NIM : 502021104 (2025) HAK MENCALONKAN BAGI MANTAN NARAPIDANA SEBAGAI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009). Skripsi thesis, Fakultas Hukum.

Preview	Text 502021104_BAB I_DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (1MB) | Preview
	Text 502021104_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (322kB)
	Text 502021104_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (526kB)
	Text 502021104_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (11kB)
	Text 502021104_DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Repository staff only Download (239kB)
	Text 502021104_Lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text 502021104_Cover_Sampai_Lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

ABSTRAK HAK MENCALONKAN BAGI MANTAN NARAPIDANA SEBAGAI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH RIZKA AUSYEKA Penelitian ini membahas mengenai hak mencalonkan bagi mantan narapidana sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan fokus pada studi kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009. Permasalahan yang dikaji meliputi batasan hak politik mantan narapidana untuk mencalonkan diri dalam pemilu legislatif, serta akibat hukum dari putusan tersebut terhadap penyelenggaraan pencalonan anggota legislatif. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi telah membuka ruang bagi mantan narapidana untuk tetap dapat mencalonkan diri dalam pemilu dengan syarat tertentu, yakni telah selesai menjalani pidana, bersikap terbuka kepada publik, dan tidak pernah melakukan tindak pidana berat. Meskipun demikian, implementasi di lapangan masih menghadapi tantangan, termasuk ketidaksinkronan regulasi, lemahnya pengawasan, serta tarik-menarik antara etika politik dan kepentingan elektoral. Oleh karena itu, diperlukan penyempurnaan regulasi dan penguatan komitmen etis dari partai politik dan penyelenggara pemilu untuk menjamin pelaksanaan hak politik secara adil dan bertanggung jawab. Kata Kunci: Hak Mencalonkan, Mantan Narapidana, Pemilu, Mahkamah Konstitusi.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	Pembimbing 1. Dr. Suharyono, S.H., M.H. 2. Indrajaya, S.H.,M.H.,
Uncontrolled Keywords:	Kata Kunci: Hak Mencalonkan, Mantan Narapidana, Pemilu, Mahkamah Konstitusi.
Subjects:	Ilmu Hukum > Hukum Negara dan Bangsa
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S1)
Depositing User:	Mahasiswa Fakultas Hukum
Date Deposited:	01 Oct 2025 06:17
Last Modified:	01 Oct 2025 06:17
URI:	http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/33642

Actions (login required)

View Item