TEDDY EFFENDY, NIM. 91223029 (2025) PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK HASIL PELAPORAN SENDIRI (SELF ASSESMENT) ANTARA WAJIB PAJAK DAN PEMERIKSA PAJAK SETELAH PEMERIKSAAN PAJAK MENURUT UNDANG-UNDANG RI NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN (HPP). Masters thesis, Universitas Muhammadiyah Palembang.

Preview	Text 91223029_BAB I _ DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (2MB) | Preview
	Text 91223029_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (306kB)
	Text 91223029_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (269kB)
	Text 91223029_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (107kB)
	Text 91223029_DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text 91223029_LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)
	Text 91223029_COVER_SAMPAI_LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (5MB)

Abstract

ABSTRAK Proses hukum yang dihadapi Wajib Pajak dalam menyelesaikan sengketa yang muncul dari sistem pelaporan mandiri (self-assessment) di Indonesia. Sistem ini memberi kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, melaporkan, dan membayar pajak secara mandiri. Namun, sering terjadi perbedaan interpretasi antara Wajib Pajak dan aparat pajak terkait regulasi, yang memicu sengketa. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan beda penetapan besaran kewajiban antara Wajib Pajak dan Pemeriksa Pajak dan bagaimana penyelesaian hukum tentang sengketa ini menurut Undang-Undang No.7 tahun 2021 yang mengatur Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) di negara kita. Penelitian ini menggunakan metode yang berdasarkan jenis penelitian hukum normatif atau kepustakaan, pendekatan masalah berupa pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus, jenis dan sumber data atau bahan hukum primer dan sekunder, teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan, kemudian analisis data atau bahan hukum untuk disimpulkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sengketa sering disebabkan oleh perbedaan interpretasi regulasi yang sering berubah, ketidakjelasan aturan, dan ketiadaan pihak ketiga yang objektif dalam evaluasi pemeriksaan. Penyelesaian hukum berupa keberatan atau pembatalan ke Kanwil pajak dan bila ditolak dilanjutkan banding ke pengadilan pajak di Jakarta, menghadapi kendala seperti denda saat ditolak, proses lama, biaya tinggi, dan kurangnya transparansi. Penelitian ini merekomendasikan perbaikan sistem penyelesaian sengketa, peningkatan kapasitas SDM perpajakan, penyederhanaan prosedur, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas. Kontribusi penelitian ini diharapkan dapat memperdalam pemahaman tentang penyelesaian sengketa pajak dan menawarkan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan efektivitas sistem perpajakan di Indonesia. Dengan demikian, diharapkan tercipta sistem perpajakan yang lebih adil dan efisien, meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dan penerimaan negara. Kata Kunci : Sengketa Pajak, Self Assesment, Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Item Type:	Thesis (Masters)
Additional Information:	Pembimbing : 1. Dr. H. Erli Salia, SH. MH. 2. Dr. Suharyono, SH. MH
Uncontrolled Keywords:	Kata Kunci : Sengketa Pajak, Self Assesment, Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
Subjects:	Ilmu Hukum > Hukum Negara dan Bangsa
Divisions:	Program Pasca Sarjana > Hukum (S2)
Depositing User:	Mahasiswa Program Pascasarjana
Date Deposited:	14 Aug 2025 02:34
Last Modified:	14 Aug 2025 02:34
URI:	http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/32682

Actions (login required)

View Item