FERANTI AULIA, NIM : 502021016 (2025) ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN PRESIDEN DALAM MENERBITKAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG- UNDANG (PERPPU) STUDI KASUS PERPPU NO. 1 TAHUN 2020 TENTANG PENANGGULANGAN WABAH COVID-19 DI INDONESIA. Skripsi thesis, UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG.

Preview	Text 502021106_BAB I_DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (1MB) | Preview
	Text 502021106_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (315kB)
	Text 502021106_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (211kB)
	Text 502021106_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (15kB)
	Text 502021106_DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Repository staff only Download (278kB)
	Text 502021106_LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text 502021106_COVER_SAMPAI_LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

ABSTRAK ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN PRESIDEN DALAM MENERBITKAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG- UNDANG ( PERPPU ) STUDI KASUS PERPPU NO.1 TAHUN 2020 TENTANG PENANGGULANGAN WABAH COVID-19 DI INDONESIA FERANTI AULIA Penelitian ini membahas kewenangan Presiden dalam menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) berdasarkan Pasal 22 UUD 1945, dengan studi kasus PERPPU No. 1 Tahun 2020 yang diterbitkan sebagai respons terhadap pandemi COVID-19. PERPPU ini memberikan fleksibilitas bagi pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara, termasuk relaksasi defisit anggaran, perubahan APBN tanpa persetujuan DPR, serta pemberian imunitas hukum bagi pejabat negara dalam mengambil kebijakan terkait anggaran pandemi. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah apakah penerbitan PERPPU No. 1 Tahun 2020 telah sesuai dengan prinsip kegentingan yang memaksa dalam Pasal 22 UUD 1945 serta bagaimana dampaknya terhadap prinsip checks and balances dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga menelaah potensi penyalahgunaan wewenang akibat imunitas hukum yang diberikan kepada pejabat pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PERPPU No. 1 Tahun 2020 sah secara hukum berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 138/PUU-VII/2009, yang menetapkan kriteria kegentingan yang memaksa. Namun, regulasi ini mendapat kritik karena mengurangi peran DPR dalam pengawasan anggaran, membuka potensi penyalahgunaan wewenang, serta melemahkan prinsip checks and balances dalam sistem ketatanegaraan. Meskipun regulasi ini berperan penting dalam alokasi anggaran kesehatan, bantuan sosial, dan stabilisasi sistem keuangan, ketentuan Pasal 27 yang memberikan imunitas hukum bagi pejabat negara menimbulkan perdebatan terkait transparansi dan akuntabilitas keuangan negara. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan bahwa meskipun PERPPU ini diperlukan dalam situasi darurat, pengawasan yang lebih ketat diperlukan agar tetap sesuai dengan prinsip demokrasi dan supremasi hukum. Kata Kunci: PERPPU No. 1 Tahun 2020, Kewenangan Presiden, Sistem Hukum, Tata Negara, Transparansi Anggaran, Imunitas Pejabat.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	Pembimbing 1. Dr. Darmadi Djufri, S.H., M.H 2. Indrajaya, S.H., M.H
Uncontrolled Keywords:	Kata Kunci: PERPPU No. 1 Tahun 2020, Kewenangan Presiden, Sistem Hukum, Tata Negara, Transparansi Anggaran, Imunitas Pejabat.
Subjects:	Ilmu Hukum > Hukum Negara dan Bangsa
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S1)
Depositing User:	Mahasiswa Fakultas Hukum
Date Deposited:	23 Jul 2025 02:58
Last Modified:	23 Jul 2025 02:58
URI:	http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/32569

Actions (login required)

View Item