MUHAMMAD ERWIN, NIM. 502021110 (2025) TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL DI INDONESIA PASCA AMANDEMEN UUD 1945. Skripsi thesis, Universitas muhammadiyah palembang.

Preview	Text 502021110_BAB I _ DAFTAR _ PUSTAKA.pdf Download (977kB) | Preview
	Text 502021110_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (381kB)
	Text 502021110_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (249kB)
	Text 502021110_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (206kB)
	Text 502021110_ DAFTAR _ PUSTAKA.pdf Restricted to Repository staff only Download (257kB)
	Text 502021110 _ _LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (6MB)
	Text 502021110 _ COVER _ SAMPAI _ LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (7MB)

Abstract

ABSTRAK TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL DI INDONESIA PASCA AMANDEMEN UUD 1945 MUHAMMAD ERWIN Sistem pemerintahan presidensial di Indonesia mengalami penguatan setelah amandemen UUD 1945. Amandemen tersebut mempertegas pemisahan kekuasaan serta memperjelas peran presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Dalam pelaksanaannya, sistem ini memiliki kelebihan seperti stabilitas pemerintahan dan efektivitas dalam pengambilan keputusan. Namun, masih ditemukan kelemahan seperti potensi konflik antara eksekutif dan legislatif, serta dominasi partai politik dalam sistem multipartai. Evaluasi berkelanjutan dibutuhkan untuk mencapai keseimbangan kekuasaan yang lebih ideal. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada studi pustaka dengan menelaah peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta putusan-putusan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan sistem pemerintahan presidensial pasca amandemen UUD 1945 telah mengalami penyempurnaan, khususnya dalam penguatan posisi presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, pemisahan kekuasaan antar lembaga negara, serta pembatasan masa jabatan presiden. Kelebihan sistem ini antara lain terletak pada stabilitas pemerintahan, kejelasan pembagian kekuasaan, dan efektivitas pengambilan keputusan. Namun, di sisi lain, masih terdapat kekurangan, seperti potensi terjadinya deadlock antara lembaga eksekutif dan legislatif, dominasi kekuasaan presiden dalam kebijakan strategis, serta praktik politik yang belum sepenuhnya mencerminkan prinsip check and balance secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kelembagaan dan budaya politik yang demokratis untuk mendukung pelaksanaan sistem pemerintahan presidensial di Indonesia secara ideal.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	1. Yudistira Rusydi,S.H.,M.Hum 2. Abdul Jafar,S.H.,M.H
Uncontrolled Keywords:	Sistem Presidensial, Amandemen UUD 1945, Pemerintahan
Subjects:	Ilmu Hukum > Hukum Perdata
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S1)
Depositing User:	Perpustakaan umpalembang
Date Deposited:	17 Jul 2025 05:12
Last Modified:	17 Jul 2025 05:12
URI:	http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/32546

Actions (login required)

View Item