NANDA NABILA, NIM : 502021375 (2025) PERANAN DAN TANGGUNG JAWAB IKATAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DALAM PENGAWASAN DAN PELAKSANAAN KODE ETIK PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DI PROVINSI SUMATERA SELATAN. Skripsi thesis, UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG.

Preview	Text 502021375_BAB I_DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (1MB) | Preview
	Text 502021375_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (466kB)
	Text 502021375_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (660kB)
	Text 502021375_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (197kB)
	Text 502021375_DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Repository staff only Download (389kB)
	Text 502021375_LAMPIRAN.PDF.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)
	Text 502021375_Cover_Sampai_Lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (4MB)

Abstract

ABSTRAK PERANAN DAN TANGGUNG JAWAB IKATAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DALAM PENGAWASAN DAN PELAKSANAAN KODE ETIK PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DI PROVINSI SUMATERA SELATAN NANDA NABILA Dalam menjalankan tugasnya, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan legalitas dan keabsahan akta tanah. Untuk menjaga profesionalisme dan integritas, PPAT wajib mematuhi kode etik yang ditetapkan oleh Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT). Pengawasan yang dilakukan oleh IPPAT menjadi faktor penting dalam memastikan PPAT menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: Bagaimana Peran dan Tanggung Jawab Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) Provinsi Sumatera Selatan dalam Pengawasan dan Pelaksanaan Kode Etik Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan Bagaimana kendala yang dihadapi dalam Penegakan Kode Etik Profesi Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Provinsi Sumatera Selatan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, sedangkan pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa IPPAT di Provinsi Sumatera Selatan berperan dalam mengawasi dan menegakkan kode etik PPAT melalui pembinaan, pengawasan, dan pemberian sanksi. Namun, kendala seperti lemahnya penerapan sanksi, keterbatasan pengawasan, dan kurangnya koordinasi dengan BPN masih terjadi. Kesimpulannya, efektivitas pengawasan IPPAT perlu ditingkatkan melalui penguatan regulasi dan edukasi berkelanjutan guna memastikan kepatuhan PPAT terhadap kode etik. Kata Kunci: IPPAT, PPAT, kode etik, pengawasan, tanggung jawab.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	Pembimbing 1. Dr, Helwan Kasra,S.H.,M.Hum 2. Mona Wulandari,S.H.,M.H
Uncontrolled Keywords:	Kata Kunci: IPPAT, PPAT, kode etik, pengawasan, tanggung jawab.
Subjects:	Ilmu Hukum > Hukum Perdata
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S1)
Depositing User:	Mahasiswa Fakultas Hukum
Date Deposited:	16 Jul 2025 06:51
Last Modified:	16 Jul 2025 06:51
URI:	http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/32545

Actions (login required)

View Item