Dandy Elvando Capito, NIM : 502021253 (2025) UPAYA HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN TERHADAP DEBITUR DALAM PENGAJUAN EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN YANGMENGALAMI WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDITBERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1996 TENTANG HAK TANGGUNGAN. Skripsi thesis, UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG.

Preview	Text 502021253_BAB I_DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (1MB) | Preview
	Text 502021253_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (162kB)
	Text 502021253_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (235kB)
	Text 502021253_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (10kB)
	Text 502021253_DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Repository staff only Download (151kB)
	Text 502021253_Lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (793kB)
	Text 502021253_Cover_Sampai_Lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK Eksekusi Hak Tanggungan merupakan instrumen hukum yang memberi kepastian pembayaran utang melalui penjualan objek jaminan ketika debitur wanprestasi. Namun dalam praktik, prosedur eksekusi berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (UU HT) kerap menimbulkan kendala teknis maupun sengketa hak antara kreditur dan debitur. Penelitian ini bertujuan: (1) menganalisis upaya hukum yang tersedia bagi kreditur untuk mengeksekusi Hak Tanggungan terhadap debitur wanprestasi, dan (2) mengevaluasi penerapan ketentuan UU HT dalam kasus wanprestasi kredit di Indonesia. Metode yang digunakan ialah penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus, didukung data sekunder berupa putusan pengadilan, literatur, serta regulasi terkait. Hasil kajian menunjukkan bahwa eksekusi parate (Pasal 20 ayat 1 UU HT) menawarkan jalur cepat tanpa putusan pengadilan, namun sering terhambat keberatan debitur, keberlakuan moratorium lelang, dan penafsiran berbeda mengenai wanprestasi. Alternatif lain—titel eksekutorial dan gugatan perdata—memberi jaminan prosedural lebih kuat, tetapi memakan waktu dan biaya tinggi sehingga menurunkan efektivitas perlindungan kreditur. Penelitian menyimpulkan perlunya harmonisasi regulasi pelaksanaan lelang, peningkatan koordinasi Kantor Lelang Negara–BPN–pengadilan, serta penerapan mediasi pra-eksekusi guna menyeimbangkan kepastian hukum kreditur dan perlindungan hak debitur. Kata kunci: hak tanggungan, eksekusi, wanprestasi, parate eksekusi, UU No. 4/1996

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	Pembimbing 1. Dr Nur Husni Emilson,SH.,S.Pn.,M.H 2. Syahriati Fakhirah.,SH.,M.H
Uncontrolled Keywords:	Kata kunci: hak tanggungan, eksekusi, wanprestasi, parate eksekusi, UU No. 4/1996
Subjects:	Ilmu Hukum > Hukum Perdata
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S1)
Depositing User:	Mahasiswa Fakultas Hukum
Date Deposited:	14 Jul 2025 04:37
Last Modified:	14 Jul 2025 04:37
URI:	http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/32535

Actions (login required)

View Item