NANDA KURNIA, NIM. 502021216 (2025) PENEGAKAN HUKUM TERHADAP LARANGAN MENDIRIKAN BANGUNAN DI SEPANJANG ALIRAN SUNGAI DI DESA SUNGAI REBO KECAMATAN BANYUASIN 1. Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Palembang.
|
Text
502021216_BAB I_DAFTAR_PUSTAKA.pdf - Published Version Download (3MB) | Preview |
|
![]() |
Text
502021216_BAB II.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (743kB) |
|
![]() |
Text
502021216_BAB III.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (568kB) |
|
![]() |
Text
502021216__BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (348kB) |
|
![]() |
Text
502021216_DAFTAR_PUSTAKA.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (532kB) |
|
![]() |
Text
502021216_LAMPIRAN.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (3MB) |
|
![]() |
Text
502021216_COVER_SAMPAI_LAMPIRAN.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB) |
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap larangan pendirian bangunan di sepanjang aliran sungai di Desa Sungai Rebo, Kecamatan Banyuasin 1, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran masyarakat dalam mematuhi aturan tersebut. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya pembangunan di kawasan sempadan sungai yang melanggar ketentuan tata ruang dan berdampak negatif terhadap ekosistem sungai. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, dengan pengumpulan data melalui wawancara dengan pemerintah desa, masyarakat setempat, dan aparat penegak hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum di Desa Sungai Rebo masih belum berjalan secara efektif. Pemerintah desa hanya mampu memberikan sosialisasi dan peringatan, sementara koordinasi dengan aparat penegak hukum di tingkat kecamatan dan kabupaten masih lemah. Faktor ekonomi menjadi alasan utama masyarakat mendirikan bangunan di sepanjang sungai, di mana lahan di kawasan sempadan sungai dianggap lebih terjangkau dan tidak dikenakan pajak. Selain itu, rendahnya tingkat pendidikan dan pemahaman masyarakat terhadap dampak lingkungan, serta pengaruh hukum adat yang kuat, turut memengaruhi perilaku masyarakat dalam melanggar aturan tersebut. Minimnya pengawasan dan penegakan sanksi juga menyebabkan masyarakat merasa bebas untuk mendirikan bangunan di kawasan terlarang. Penelitian ini menyimpulkan bahwa untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum, diperlukan koordinasi yang lebih baik antara pemerintah desa dan aparat penegak hukum, pengawasan yang lebih ketat, penerapan sanksi yang konsisten, serta edukasi lingkungan yang melibatkan tokoh-tokoh adat setempat. Pemerintah juga perlu menyediakan alternatif pemukiman bagi masyarakat yang tinggal di kawasan sempadan sungai guna menjaga keseimbangan antara kebutuhan masyarakat dan pelestarian lingkungan.
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Additional Information: | Pembimbing 1 : Indrajaya, S.H., M.H 2 : Desni Raspita, S.H., M.H |
Uncontrolled Keywords: | Kata Kunci: Penegakan Hukum, Pendirian Bangunan, Sempadan Sungai, Kesadaran Masyarakat, Desa Sungai Rebo. viii |
Subjects: | Ilmu Hukum > Hukum Perdata |
Depositing User: | Mahasiswa Fakultas Hukum |
Date Deposited: | 14 Jul 2025 06:41 |
Last Modified: | 14 Jul 2025 06:41 |
URI: | http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/32529 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |