Melly, Nim : 502021323 (2025) PENGATURAN TINDAK PIDANA PENGHINAAN TERHADAP PEMERINTAH DAN KEBEBASAN BEREKSPRESI DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANGUNDANG HUKUM PIDANA. Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Palembang.

Preview	Text 502021323_BAB I _ DAFTAR _ PUSTAKA.pdf - Published Version Download (1MB) | Preview
	Text 502021323_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (307kB)
	Text 502021323_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (362kB)
	Text 502021323_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (121kB)
	Text 502021323_DAFTAR_PUSTAKA.pdf Restricted to Repository staff only Download (244kB)
	Text 502021323_LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (813kB)
	Text 502021323_COVER_SAMPAI_LAMPIRAN _.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

ABSTRAK PENGATURAN TINDAK PIDANA PENGHINAAN TERHADAP PEMERINTAH DAN KEBEBASAN BEREKSPRESI DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANGUNDANG HUKUM PIDANA Melly Penelitian ini menganalisis pengaturan tindak pidana penghinaan terhadap pemerintah dan kebebasan berekspresi dalam perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pengesahan KUHP baru ini menimbulkan kontroversi, terutama terkait Pasal 240 dan 241 yang mengatur penghinaan terhadap pemerintah dan lembaga negara. Kedua pasal tersebut dianggap berpotensi mengkriminalisasi hak berekspresi dan kebebasan berpendapat masyarakat, serta memberikan perlindungan berlebihan kepada penguasa. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan metode deskriptif-analitis, mengkaji teks undang-undang, literatur hukum, dan pendapat ahli untuk mengevaluasi keselarasan antara ketentuan tersebut dengan prinsip hak asasi manusia dan nilai-nilai demokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun tujuan perlindungan terhadap martabat pemerintah dan lembaga negara penting, perlu ada keseimbangan dengan hak individu untuk berekspresi. Disarankan agar ketentuan dalam Pasal 240 dan 241 KUHP direvisi untuk menghindari penyalahgunaan wewenang dan memastikan bahwa kritik konstruktif terhadap pemerintah tidak dianggap sebagai tindak pidana. Kata Kunci : Penghinaan, Pemerintah, Ekspresi.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	1. Dr.Hj Sri Suatmiati, S.H., M.H 2. H. Helmi Ibrahim,S.H.,Mum
Uncontrolled Keywords:	Kata Kunci : Penghinaan, Pemerintah, Ekspresi.
Subjects:	Ilmu Hukum > Hukum Pidana
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S1)
Depositing User:	Mahasiswa Fakultas Hukum
Date Deposited:	21 Jun 2025 06:46
Last Modified:	21 Jun 2025 06:46
URI:	http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/32317

Actions (login required)

View Item