Alda Arafah, Nim : 502021167 (2025) PERAN JAKSA PENGACARA NEGARA DALAM PENGAMANAN ASET TANAH MILIK PEMERINTAH PROVINSI SUMSEL (Studi Kasus di Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan). Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Palembang.

Preview	Text 502021167 _ BAB I _ DAFTAR _ PUSTAKA.pdf - Published Version Download (1MB) | Preview
	Text 502021167 _ BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (271kB)
	Text 502021167 _ BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (276kB)
	Text 502021167 _ BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (121kB)
	Text 502021167 _ DAFTAR _ PUSTAKA.pdf Restricted to Repository staff only Download (240kB)
	Text 502021167 _ LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (965kB)
	Text 502021167 _ COVER _ SAMPAI _ LAMPIRAN (1).pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

ABSTRAK PERAN JAKSA PENGACARA NEGARA DALAM PENGAMANAN ASET TANAH MILIK PEMERINTAH PROVINSI SUMSEL (STUDI KASUS DI KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA SELATAN) ALDA ARAFAH Penelitian ini membahas mengenai peran Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam upaya pengamanan aset tanah milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, dengan studi kasus di Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan. Aset tanah merupakan bagian penting dari kekayaan negara yang harus dikelola dan dilindungi dengan baik agar tidak menimbulkan kerugian negara, baik secara materil maupun administratif. Namun, kenyataannya masih banyak aset tanah pemerintah yang belum memiliki sertifikat dan berpotensi menimbulkan sengketa, baik dengan masyarakat maupun pihak ketiga lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam menangani konflik aset tanah di wilayah Sumsel serta kendala-kendala yang dihadapi dalam proses tersebut. Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif-empiris, dengan pendekatan melalui studi kepustakaan serta wawancara dengan pihak terkait di Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Jaksa Pengacara Negara (JPN) berperan aktif dalam memberikan bantuan hukum, baik melalui jalur litigasi maupun non-litigasi, serta memberikan pendapat hukum kepada pemerintah. Kendala yang dihadapi antara lain keterbatasan anggaran, belum lengkapnya dokumen kepemilikan tanah, serta kurangnya koordinasi antara instansi pemerintah. Kesimpulannya, Jaksa Pengacara Negara (JPN) memiliki peran strategis dalam menjaga dan mengamankan aset tanah milik pemerintah, namun masih diperlukan peningkatan dari sisi sumber daya dan koordinasi lintas sektor. Kata Kunci: Jaksa Pengacara Negara (JPN), Aset Tanah, Pemerintah Provinsi, Pengamanan, Sengketa

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	1. Dr. Nur Husni Emilson, S.H., SP.N., M.H 2. Indrajaya, S.H., M.H
Uncontrolled Keywords:	Kata Kunci: Jaksa Pengacara Negara (JPN), Aset Tanah, Pemerintah Provinsi, Pengamanan, Sengketa
Subjects:	Ilmu Hukum > Hukum Perdata
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S1)
Depositing User:	Mahasiswa Fakultas Hukum
Date Deposited:	10 Jun 2025 05:06
Last Modified:	10 Jun 2025 05:06
URI:	http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/32275

Actions (login required)

View Item