M. Afiq Dzaki Rasidi, NIM : 502021303 (2025) TANGGUNG JAWAB PIDANA BAGI PELAKU PEMBAKARAN HUTAN DAN LAHAN YANG MENYEBABKAN KERUSAKAN LINGKUNGAN MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP. Skripsi thesis, UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG.

Preview	Text 502021303_BAB I_DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (2MB) | Preview
	Text 502021303_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (929kB)
	Text 502021303_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (551kB)
	Text 502021303_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (366kB)
	Text 502021303_DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Repository staff only Download (498kB)
	Text 502021303_Lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (187kB)
	Text 502021303_Cover_Sampai_Lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

ABSTRAK TANGGUNG JAWAB PIDANA BAGI PELAKU PEMBAKARAN HUTAN DAN LAHAN YANG MENYEBABKAN KERUSAKAN LINGKUNGAN MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP M. AFIQ DZAKI RASIDI Pembakaran hutan dan lahan merupakan tindakan yang berdampak serius terhadap kerusakan ekosistem, kesehatan masyarakat, serta menyebabkan bencana kabut asap yang lintas wilayah bahkan lintas negara. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini antara lain, untuk menganalisis penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam penegakan hukumnya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini metode hukum normatif, sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan kasus (case approach). Data yang digunakan adalah data sekunder berupa peraturan perundang undangan, buku, jurnal ilmiah, dan putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip strict liability dan absolute liability memungkinkan pelaku, termasuk korporasi, untuk dimintai pertanggungjawaban tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan, demi perlindungan maksimal terhadap lingkungan. Penegakan hukum masih menghadapi berbagai kendala, seperti pembuktian yang sulit, lemahnya koordinasi antar instansi, keterbatasan sumber daya, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Berdasarkan penelitian tersebut disarankan kualitas penegakan hukum masih perlu diperkuat agar dapat memberikan efek jera serta menjaga kelestarian lingkungan. Diperlukan sinergi antara pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat untuk menciptakan perlindungan hukum lingkungan yang optimal. Kata Kunci: Pembakaran Hutan dan Lahan, strict liability, absolute liability, Sanksi Pidana, Kejahatan Lingkungan, Hukum Lingkungan, Korporasi, kesadaran hukum masyarakat.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	Pembimbing 1. H. Helmi Ibrahim, S.H., M.Hum 2. Dr. Ismail Pettanase, S.H., M.H
Uncontrolled Keywords:	Kata Kunci: Pembakaran Hutan dan Lahan, strict liability, absolute liability, Sanksi Pidana, Kejahatan Lingkungan, Hukum Lingkungan, Korporasi, kesadaran hukum masyarakat.
Subjects:	Ilmu Hukum > Hukum Pidana
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S1)
Depositing User:	Mahasiswa Fakultas Hukum
Date Deposited:	10 Jun 2025 04:26
Last Modified:	10 Jun 2025 04:26
URI:	http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/32262

Actions (login required)

View Item