Bintang Fajar Anom, Nim : 502021308 (2025) KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENGUBAH NORMA HUKUM UNDANG UNDANG MELALUI JUDICIAL REVIEW. Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Palembang.

Preview	Text 502021308_BAB I _ DAFTAR _ PUSTAKA.pdf - Published Version Download (1MB) | Preview
	Text 502021308_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (694kB)
	Text 502021308_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (557kB)
	Text 502021308_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (317kB)
	Text 502021308_DAFTAR_PUSTAKA.pdf Restricted to Repository staff only Download (539kB)
	Text 502021308_LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (823kB)
	Text 502021308_COVER_SAMPAI_LAMPIRAN_ (1).pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

ABSTRAK Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Mengubah Norma Hukum Undang – Undang Melalui Judicial Review BINTANG FAJAR ANOM Penelitian ini mengkaji kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam mengubah norma hukum undang-undang melalui mekanisme judicial review. Mahkamah Konstitusi diberikan amanat konstitusional untuk menguji kesesuaian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam praktiknya, putusan Mahkamah Konstitusi seringkali tidak hanya membatalkan suatu norma, tetapi juga memberikan penafsiran baru atau bahkan mengubah substansi norma yang diuji. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai batasan kewenangan Mahkamah Konstitusi, apakah perubahan norma yang dilakukan masih berada dalam koridor fungsi pengujian konstitusionalitas atau telah memasuki wilayah pembentuk undang-undang. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan menganalisis putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan dan doktrin hukum tata negara. Hasil penelitian putusan MK memiliki sifat final dan mengikat (erga omnes), sehingga secara langsung mempengaruhi keberlakuan dan interpretasi norma undang-undang. Perubahan norma dapat terjadi melalui pembatalan seluruh atau sebagian pasal/ayat, atau melalui interpretasi konstitusional bersyarat yang menentukan makna konstitusional dari suatu norma. Peran ini menempatkan MK sebagai aktor penting dalam evolusi hukum di Indonesia, menjamin supremasi konstitusi, dan melindungi hak-hak konstitusional warga negara, sekaligus menjaga keseimbangan kekuasaan antar lembaga negara. Kata Kunci : Mahkamah Konstitusi, Judicial Review, Perubahan Norma Hukum, Undang-Undang, Konstitusi.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	1. Yudistira Rusydi, SH.,M.Hum 2. Abdul Jafar,S.H.,M.H
Uncontrolled Keywords:	Kata Kunci : Mahkamah Konstitusi, Judicial Review, Perubahan Norma Hukum, Undang-Undang, Konstitusi.
Subjects:	Ilmu Hukum > Hukum Konstitusional dan Administratif
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S1)
Depositing User:	Mahasiswa Fakultas Hukum
Date Deposited:	10 Jun 2025 04:43
Last Modified:	10 Jun 2025 04:43
URI:	http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/32247

Actions (login required)

View Item