Ahmad Aldianto, Nim : 502021369 (2025) PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM KASUS PENGGUNAAN IJAZAH PALSU PADA PEMILIHAN KEPALA DESA (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG 1484 K/PID.SUS). Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Palembang.

Preview	Text 502021369_BAB I _ DAFTAR _ PUSTAKA.pdf - Published Version Download (1MB) | Preview
	Text 502021369_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (109kB)
	Text 502021369_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (98kB)
	Text 502021369_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (13kB)
	Text 502021369 _DAFTAR_ PUSTAKA.pdf Restricted to Repository staff only Download (28kB)
	Text 502021369_LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (742kB)
	Text 502021369_COVER_SAMPAI_LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

ABSTRAK PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM KASUS PENGGUNAAN IJAZAH PALSU PADA PEMILIHAN KEPALA DESA (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG 1484 K/PID.SUS) AHMAD ALDIANTO Skripsi ini membahas pertanggungjawaban pidana terkait penggunaan ijazah palsu dalam pemilihan kepala desa, dengan fokus pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1484 K/Pid.Sus/2021. Pemalsuan ijazah merupakan pelanggaran serius yang tidak hanya merusak nilai-nilai demokrasi, tetapi juga mengancam legitimasi kepemimpinan di tingkat desa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pertanggungjawaban pidana diterapkan kepada pelaku pemalsuan ijazah dan faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum normatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Data yang dikumpulkan mencakup peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan pemalsuan ijazah memenuhi unsur tindak pidana yang diatur dalam Pasal 263 KUHP dan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam kasus ini, terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama satu tahun dan denda sebesar Rp50.000.000. Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim meliputi tingkat kesalahan terdakwa, dampak sosial dari perbuatan tersebut, serta rekam jejak terdakwa. Penelitian ini juga mengungkapkan bahwa lemahnya pengawasan administratif dan kurangnya kesadaran hukum di masyarakat berkontribusi terhadap maraknya praktik pemalsuan ijazah. Oleh karena itu, diperlukan reformasi dalam sistem seleksi calon kepala desa dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat untuk mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam merumuskan kebijakan yang lebih ketat dan efektif dalam menangani pemalsuan dokumen di Indonesia, sehingga proses demokrasi di tingkat desa dapat berjalan dengan lebih transparan dan akuntabel. Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Tindak Pidana, Pemilihan Kepala Desa

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	1. DR.H.Erli Salia, S.H., M.H 2. Indrajaya, S.H., M.H
Uncontrolled Keywords:	Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Tindak Pidana, Pemilihan Kepala Desa
Subjects:	Ilmu Hukum > Hukum Pidana
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S1)
Depositing User:	Mahasiswa Fakultas Hukum
Date Deposited:	14 Jul 2025 06:51
Last Modified:	14 Jul 2025 06:51
URI:	http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/32191

Actions (login required)

View Item