RARA SIDRA GEGANA, 502021219 (2025) ANALISIS YURIDIS TERHADAP DASAR PERTIMBANGAN PEMBUKTIAN KLAIM FORCE MAJEURE studi kasus : Putusan Nomor 620 K /Pdt/2017/PN.Lbt dan Putusan 629/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL. Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Palembang.
|
Text
502021219_BAB I_DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (1MB) | Preview |
|
![]() |
Text
502021219_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (205kB) |
|
![]() |
Text
502021219_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (236kB) |
|
![]() |
Text
502021219_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (13kB) |
|
![]() |
Text
502021219_DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Repository staff only Download (242kB) |
|
![]() |
Text
502021219_LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) |
|
![]() |
Text
502021219_Cover_sampai_Lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB) |
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan dan implementasi force majeure dalam hukum perdata Indonesia, khususnya dalam konteks perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1244, 1245, dan 1246 KUHPerdata. Force majeure merupakan keadaan luar biasa yang tidak dapat diprediksi dan dihindari, sehingga membebaskan pihak yang berkewajiban dalam perjanjian dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan pelaksanaan kewajiban tersebut. Unsur-unsur force majeure meliputi tidak terpenuhinya prestasi, adanya penyebab yang berada diluar kesalahan debitur, dan kondisi tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh debitur.Penelitian ini juga membahas pertimbangan hakim dalam perkara force majeure berdasarkan putusan pengadilan Nomor 620 K /Pdt/2017/PN.Lbt dan Putusan 629/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL,dimana telah terjadinya peristiwa kebakaran yang menjadi alasan untuk mengajukan klaim force majeure dan termasuk bagaimana COVID-19 dianggap sebagai keadaan force majeure dalam beberapa kasus, tetapi tidak dalam kasus lainnya jika ditemukan adanya faktor kesalahan internal seperti pencurian atau penggelapan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa interpretasi terhadap force majeure oleh hakim sangat dipengaruhi oleh bukti yang diajukan dan kondisi spesifik dari masing-masing kasus. Selain itu, pandemi COVID-19 menimbulkan polemik dalam penerapan force majeure, terutama terkait batasan tanggung jawab debitur dalam situasi yang tidak terduga secara global.
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Additional Information: | 1. H. Helmi Ibrahim, S.H., M.Hum. 2. Hj. Yonani, S.H., M.H. |
Uncontrolled Keywords: | Force Majeure, Pertimbangan Hakim, Putusan Pengadilan, COVID-19 |
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S1) |
Depositing User: | Mahasiswa Fakultas Hukum |
Date Deposited: | 04 Jun 2025 04:50 |
Last Modified: | 04 Jun 2025 04:50 |
URI: | http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/32190 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |