Leony Amellia Vega, 502021310 (2025) PEMENUHAN HAK ASASI NARAPIDANA AKIBAT OVERCROWDING DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN DI KOTA PALEMBANG. Skripsi thesis, UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG.

Preview	Text 502021310_BAB I_DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (1MB) | Preview
	Text 502021310_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (270kB)
	Text 502021310_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (171kB)
	Text 502021310_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (33kB)
	Text 502021310_DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Repository staff only Download (180kB)
	Text 502021310_LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text 502021310_Cover sampai Lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Overcrowding atau kelebihan kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Perempuan di Kota Palembang menjadi permasalahan serius yang berdampak pada pemenuhan hak asasi narapidana. Hak-hak dasar seperti akses terhadap layanan kesehatan, sanitasi yang layak, ruang hunian yang manusiawi, serta program pembinaan dan rehabilitasi sering kali terabaikan akibat jumlah penghuni yang melebihi kapasitas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kondisi overcrowding mempengaruhi pemenuhan hak asasi narapidana perempuan serta mengevaluasi kebijakan dan langkah-langkah yang telah diterapkan oleh pemerintah dalam mengatasi permasalahan ini. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, di mana data dikumpulkan melalui wawancara dengan petugas pemasyarakatan,serta melalui studi literatur terhadap regulasi dan kebijakan yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa overcrowding di Lapas Perempuan Palembang mengakibatkan menurunnya kualitas layanan pemasyarakatan, meningkatnya risiko kesehatan, serta terbatasnya akses terhadap program rehabilitasi dan pembinaan. Meskipun pemerintah telah menerapkan berbagai kebijakan seperti program asimilasi dan integrasi, rehabilitasi bagi pengguna narkotika, serta peningkatan kapasitas lapas, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, termasuk keterbatasan sumber daya dan koordinasi antar lembaga. Oleh karena itu, diperlukan reformasi lebih lanjut dalam sistem pemidanaan, termasuk penerapan alternatif pemidanaan berbasis restorative justice, optimalisasi program rehabilitasi, serta peningkatan fasilitas dan tenaga pemasyarakatan. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan hak-hak narapidana perempuan tetap dapat terpenuhi sesuai dengan standar hukum nasional dan internasional, meskipun menghadapi tantangan overcrowding.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	1. Dr. Hambali Yusuf, S.H., M.H 2. Dr. Ismail Pettanase, S.H., M.H
Uncontrolled Keywords:	Overcrowding, hak asasi narapidana, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan, pemasyarakatan.
Subjects:	Ilmu Hukum > Hukum Pidana
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S1)
Depositing User:	Mahasiswa Fakultas Hukum
Date Deposited:	04 Jun 2025 02:33
Last Modified:	04 Jun 2025 02:33
URI:	http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/32185

Actions (login required)

View Item