MUHAMMAD RIFKI, NIM.502021280 (2025) DASAR PERTIMBANGAN HAKIM MENJATUHKAN VONIS BEBAS BAGI TERDAKWA KASUS PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK DISERTAI KEKERASAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 254/PID.SUS/2023/PN MKS). Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Palembang.

Preview	Text 502021280_BAB I_DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (1MB) | Preview
	Text 502021280_BAB II.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (188kB)
	Text 502021280_BAB III.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (126kB)
	Text 502021280_BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (37kB)
	Text 502021280_DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (74kB)
	Text 502021280_LAMPIRAN.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (3MB)
	Text 502021280_Cover_sampai_Lampiran.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Putusan hakim dalam perkara persetubuhan terhadap anak yang disertai kekerasan merupakan isu krusial dalam sistem peradilan pidana, terutama dalam menjamin perlindungan hukum bagi anak sebagai korban. Studi ini menganalisis 1. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan vonis bebas bagi terdakwa dalam kasus yang tertuang dalam Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2023/PN MKS., 2. Bagaimana perlindungan hak-hak korban anak dalam putusan vonis bebas kepada terdakwa kasus persetubuhan disertai kekerasan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kasus (case approach) untuk menelaah aspek hukum yang digunakan dalam pertimbangan hakim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan bebas didasarkan pada kurangnya alat bukti yang cukup, keraguan terhadap keterangan saksi, serta penerapan asas in dubio pro reo yang mengharuskan hakim memutus perkara dengan mengutamakan kepentingan terdakwa jika terdapat keraguan dalam pembuktian. Studi ini juga menyoroti implikasi putusan tersebut terhadap efektivitas hukum pidana dalam menangani kasus serupa serta dampaknya terhadap perlindungan anak sebagai korban tindak pidana. Diperlukan evaluasi terhadap sistem pembuktian dalam perkara pidana anak agar tidak menghambat upaya keadilan bagi korban. Hak-hak korban anak dalam kasus kekerasan seksual telah diatur dalam berbagai instrumen perundang-undangan, baik nasional maupun internasional. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengamanatkan bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari kejahatan seksual, termasuk dalam proses peradilan. Selain itu, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) juga mengatur tentang hak-hak korban, termasuk hak atas pendampingan hukum, pemulihan psikologis, serta restitusi dan kompensasi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi pembuat kebijakan dan praktisi hukum dalam memperbaiki mekanisme peradilan pidana anak Kata Kunci: Vonis bebas, persetubuhan terhadap anak, hukum pidana, perlindungan anak, sistem peradilan.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	Pembimbing: 1. Dr.Nur Husni Emilson SH.,Sp.N.,M.H 2.Dr.Angga Saputra SH.,M.H
Uncontrolled Keywords:	Vonis bebas, persetubuhan terhadap anak, hukum pidana, perlindungan anak, sistem peradilan.
Subjects:	Ilmu Hukum > Hukum Pidana Ilmu Hukum > Kejahatan Ilmu Hukum > Pengadilan Pidana
Depositing User:	Mahasiswa Fakultas Hukum
Date Deposited:	03 Jun 2025 04:04
Last Modified:	03 Jun 2025 04:04
URI:	http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/32122

Actions (login required)

View Item