Davit Depli Wediyansah, NIM : 502021024 (2025) TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN PASAL 167 KUHP DALAM KASUS PENYEROBOTAN TANAH (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 148 K/PID/2016). Skripsi thesis, UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG.

Preview	Text 502021024_BAB I_DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (1MB) | Preview
	Text 502021024_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (372kB)
	Text 502021024_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (472kB)
	Text 502021024_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (198kB)
	Text 502021024_DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Repository staff only Download (199kB)
	Text 502021024_Lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (847kB)
	Text 502021024_Cover_sampai_Lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

ABSTRAK TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN PASAL 167 KUHP DALAM KASUS PENYEROBOTAN TANAH (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 148 K/PID/2016) DAVIT DEPLI WEDIYANSAH Penyerobotan tanah di Indonesia terus meningkat dan sering terjadi dari tahun ke tahun. Penyerobotan tanah dapat menimbulkan kerugian materi bagi masyarakat, karena tindak pidana ini menyebabkan hilangnya hak seseorang atas suatu tanah akibat kepentingan orang lain dengan maksud mencari keuntungan. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah penerapan pasal 167 KUHP dalam kasus penyerobotan tanah, dan (2) Apakah yang menjadi pertimbangan hukum majelis hakim dalam menjatuhkan putusan Mahkamah Agung Nomor 148 K/PID/2016. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berjenis penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam kasus penyerobotan tanah dala Putusan Mahkamah Agung Nomor 148 K/PID/2016 belum sesuai dengan unsur-unsur pidana pada Pasal 167 KUHP, karena Majelis Hakim memutuskan perkara tersebut dalam lingkup hukum perdata. Pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam menjatuhkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 148 K/PID/2016, dianggap kurang relevan karena meskipun terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum, tetapi bukan tindak pidana melainkan termasuk lingkup tindak perdata karena dianggap masih terdapat sengketa kepemilikan sawah dalam perkara a quo sehingga Terdakwa dilepas dari segala tuntutan hukum. Yang mana dalam hal ini surat kepemilikan (sertifikat) tanah milik saksi korban seolah tidak dipertimbangkan, dan dianggap setara dengan klaim tanah tanpa bukti yang sah dari para terdakwa. Kata Kunci: Penerapan, Pasal 167, KUHP, Penyerobotan Tanah

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	Pembimbing 1. Koesrin Nawawie A, S.H., M.H 2. Dea Justicia Ardha, S.H., M.H
Uncontrolled Keywords:	Kata Kunci: Penerapan, Pasal 167, KUHP, Penyerobotan Tanah
Subjects:	Ilmu Hukum > Hukum Pidana
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S1)
Depositing User:	Mahasiswa Fakultas Hukum
Date Deposited:	04 Jun 2025 02:26
Last Modified:	04 Jun 2025 02:26
URI:	http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/31990

Actions (login required)

View Item