Ade Melinda Putriana, Nim : 502021346 (2025) PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU KEJAHATAN ASAL USUL PERNIKAHAN YANG DILAKUKAN TNI ( STUDI KASUS PUTUSAN DILMIL I-04 PALEMBANG NO. 116-K/PM I 04/AL/X/2023 ). Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Palembang.

Preview	Text 502021346_BAB I _ DAFTAR _ PUSTAKA_ (2).pdf - Published Version Download (672kB) | Preview
	Text 502021346_BAB II (2).pdf Restricted to Repository staff only Download (151kB)
	Text 502021346_BAB III (2).pdf Restricted to Repository staff only Download (127kB)
	Text 502021346_BAB IV (2).pdf Restricted to Repository staff only Download (11kB)
	Text 502021346_DAFTAR_PUSTAKA (2).pdf Restricted to Repository staff only Download (87kB)
	Text 502021346_LAMPIRAN (2).pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)
	Text 502021346_COVER__SAMPAI__LAMPIRAN_ (1)_compressed (1).pdf Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

ABSTRAK PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU KEJAHATAN ASAL USUL PERNIKAHAN YANG DILAKUKAN TNI ( STUDI KASUS PUTUSAN DILMIL I-04 PALEMBANG NO. 116-K/PM I 04/AL/X/2023 ) ADE MELINDA PUTRIANA Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kejahatan asal usul pernikahan yang dilakukan oleh anggota TNI menjadi isu penting dalam hukum Indonesia, terutama dalam konteks menjaga keabsahan pernikahan dan hak-hak yang terkait dengan status hukum pernikahan, dalam hal ini putusan DILMIL I-04 Palembang No. 116-K/PM I-04/AL/X/2023 menyoroti kasus di mana seorang anggota TNI terlibat dalam tindak pidana yang berkaitan dengan asal usul pernikahan, seperti pemalsuan dokumen pernikahan dan penipuan terkait status pernikahan. Keabsahan pernikahan diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mengharuskan pernikahan tercatat secara sah oleh negara. Ketika anggota TNI melakukan pelanggaran terhadap ketentuan hukum ini, seperti menikah tanpa pendaftaran resmi atau memalsukan dokumen pernikahan, hal ini dapat merusak integritas pernikahan dan mempengaruhi status hukum anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Selain itu, anggota TNI juga terikat pada disiplin militer, yang menambah kompleksitas pertanggungjawaban pidana yang harus dihadapi. Kasus ini mencerminkan interaksi antara hukum pidana umum dan disiplin militer, yang memerlukan penegakan hukum secara tegas untuk memastikan keadilan serta integritas institusi TNI dan sistem hukum di Indonesia. Permasalahan penelitian adalah pertanggungjawaban seorang TNI yang melakukan Tindak Pidana terhadap asal usul pernikahan dan pertimbangan hakim militer dalam memutus perkara ini. Penelitian ini menggunakan metode empiris dengan dukungan data normatif, data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Studi yang dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi lapangan. Adapun narasumber pada penelitian ini yaitu Hakim Pengadilan Militer I-04 Palembang. Analisis data yang digunakan adalah kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anggota TNI yang melakukan pelanggaran hukum terkait pernikahan dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan hukum pidana umum dan disiplin militer yang berlaku. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya penerapan hukum yang tegas untuk menjaga keabsahan pernikahan dan integritas institusi TNI sebagai aparat negara khususnya anggota TNI. Dengan demikian, langkah ini akan memperkuat sistem hukum yang adil dan dapat dipercaya oleh masyarakat. Kata Kunci : Pertanggungjawaban pidana, Kejahatan Asal Usul Pernikahan, TNI, Pengadilan Militer.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	1) Dr. Arief Wisnu Wardhana,S.H.,M.Hum 2) Dr. Angga Saputra,S.H.,M.H
Uncontrolled Keywords:	Kata Kunci : Pertanggungjawaban pidana, Kejahatan Asal Usul Pernikahan, TNI,Pengadilan Militer.
Subjects:	Ilmu Hukum > Hukum Pidana
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S1)
Depositing User:	Mahasiswa Fakultas Hukum
Date Deposited:	28 May 2025 06:22
Last Modified:	28 May 2025 06:22
URI:	http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/31937

Actions (login required)

View Item