THANIA MIRANDA, NIM : 502021011 (2025) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN REVENGE PORN DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA. Skripsi thesis, UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG.

Preview	Text 502021011_BAB I_DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (2MB) | Preview
	Text 502021011_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (638kB)
	Text 502021011_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text 502021011_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (446kB)
	Text 502021011_DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Repository staff only Download (518kB)
	Text 502021011_Lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (975kB)
	Text 502021011_Cover_Sampai_Lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

ABSTRAK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN REVENGE PORN DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA THANIA MIRANDA Perkembangan teknologi informasi telah memberikan dampak signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam munculnya bentuk kejahatan siber seperti revenge porn. Revenge porn merupakan tindakan penyebaran konten intim tanpa izin yang dilakukan dengan tujuan untuk mencemarkan nama baik atau membalas dendam terhadap korban. Tindakan ini tidak hanya melanggar hak privasi individu tetapi juga menimbulkan dampak psikologis, sosial, dan ekonomi yang signifikan bagi korban. Di Indonesia, kasus revenge porn telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Namun, efektivitas perlindungan hukum terhadap korban masih menjadi permasalahan yang perlu dikaji lebih lanjut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum terkait revenge porn dalam sistem hukum Indonesia serta mengevaluasi efektivitas perlindungan hukum yang diberikan bagi korban. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan serta didukung dengan data empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat mekanisme hukum yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku, regulasi yang ada masih mengandung kelemahan yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi korban. Oleh karena itu, diperlukan reformasi kebijakan yang lebih komprehensif melalui pembentukan regulasi khusus yang secara eksplisit mengatur tindak pidana revenge porn serta peningkatan kesadaran hukum di masyarakat guna memperkuat perlindungan terhadap korban. Upaya preventif dalam bentuk edukasi mengenai literasi digital dan hak-hak hukum bagi masyarakat juga diperlukan untuk menekan angka pristiwa revenge porn di Indonesia serta memastikan adanya mekanisme hukum yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan korban. Kata Kunci: Revenge Porn, Perlindungan Hukum, Kejahatan Siber.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	Pembimbing 1. Dr. suharyono, SH MH 2. Abdul jafar, SH MH
Uncontrolled Keywords:	Kata Kunci: Revenge Porn, Perlindungan Hukum, Kejahatan Siber.
Subjects:	Ilmu Hukum > Hukum Pidana
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S1)
Depositing User:	Mahasiswa Fakultas Hukum
Date Deposited:	28 May 2025 06:04
Last Modified:	28 May 2025 06:04
URI:	http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/31931

Actions (login required)

View Item