Muhammad Reza Hernanda, NIM : 502021046 (2025) ANALISIS YURIDIS TERHADAP KASUS KORUPSI AKUISISI BLOK BASKER MANTA GUMMY OLEH PT. PERTAMINA (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 121K/PID.SUS/2020). Skripsi thesis, univeraitas muhammadiyah palembang.

Preview	Text 502021046_BAB I_DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (1MB) | Preview
	Text 502021046_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (244kB)
	Text 502021046_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (158kB)
	Text 502021046_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (91kB)
	Text 502021046_DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Repository staff only Download (165kB)
	Text 502021046_Lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text 502021046_Cover_Sampai_Lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

ABSTRAK ANALISIS YURIDIS TERHADAP KASUS KORUPSI AKUISISI BLOK BASKER MANTA GUMMY OLEH PT. PERTAMINA (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 121K/PID.SUS/2020) Muhammad Reza Hernanda NIM. 502021046 Kasus korupsi dalam akuisisi Blok Basker Manta Gummy (BMG) oleh PT Pertamina menarik perhatian publik karena adanya dugaan penyimpangan prosedur yang menyebabkan kerugian negara. Perbedaan putusan antara Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung dalam perkara ini menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi penerapan unsur-unsur tindak pidana korupsi, khususnya dalam konteks Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Rumusan masalah penelitian ini antara lain adalah 1. Bagaimana Penerapan Unsur-Unsur Tindak Pidana Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 121k/Pud.Sus/2020 dan 2. Bagaimana Dampak Putusan Tersebut Terhadap Upaya Pemberantasan Korupsi di Sektor BUMN. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 121K/Pid.Sus/2020. Data dikumpulkan melalui studi literatur terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian dianalisis secara sistematis. Hasil analisis menunjukkan bahwa tindakan terdakwa memenuhi unsur tindak pidana korupsi, terutama dalam hal penyalahgunaan wewenang dan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian negara. Putusan Mahkamah Agung dalam perkara ini memiliki nilai preseden yang signifikan, karena memperjelas batas antara risiko bisnis yang sah dan tindakan koruptif, sekaligus menegaskan pentingnya prinsip kehati-hatian dalam pengambilan keputusan di lingkungan BUMN. Selain itu, putusan ini diharapkan mendorong reformasi tata kelola BUMN agar lebih transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi. Kata kunci: Korupsi, Akuisisi, Pertamina, Hukum, BUMN.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	Pembimbing 1. Dr. Arief Wisnu Wardhana, SH.,MH. 2. Indrajaya, SH., MH
Uncontrolled Keywords:	Kata kunci: Korupsi, Akuisisi, Pertamina, Hukum, BUMN.
Subjects:	Ilmu Hukum > Hukum Pidana
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S1)
Depositing User:	Mahasiswa Fakultas Hukum
Date Deposited:	04 Jun 2025 05:01
Last Modified:	04 Jun 2025 05:01
URI:	http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/31917

Actions (login required)

View Item