Vebi Anggraini, 502021075 (2025) PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP TINDAKAN KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA POLISI DALAM PROSES PENYIDIKAN TERHADAP TERSANGKA. Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Palembang.

Preview	Text 502021075_BAB I_DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (1MB) | Preview
	Text 2021075_BAB II.pdf.pdf Restricted to Repository staff only Download (588kB)
	Text 502021075_BAB III.pdf.pdf Restricted to Repository staff only Download (566kB)
	Text 502021075_BAB IV.pdf.pdf Restricted to Repository staff only Download (414kB)
	Text 502021075_DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Repository staff only Download (501kB)
	Text 502021075_LAMPIRAN.pdf.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)
	Text 502021075_Cover_sampai_Lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (4MB)

Abstract

Penyidikan merupakan tahap awal dalam sistem peradilan pidana yang bertujuan untuk mengumpulkan bukti guna menentukan tersangka suatu tindak pidana. Namun, dalam praktinya tidak jarang ditemukan tindak kekerasan yang dilakukan oleh anggota kepolisian terhadap tersangka selama proses penyidikan. Tindakan tersebut tidak hanya melanggar prinsip process of law, tetapi juga bertentangan dengan hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi dan peraturan perundang- undangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk tanggungjawaban pidana terhadap anggota kepolisian yang melakukan kekerasan dalam proses penyidikan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan normative dengan menelaah ketentuan hukum yang berlaku, termasuk KUHAP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHAP secara tegas melarang tindakan kekerasan dalam proses penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 52 dan pasal 177 ayat (1), yang menyatakan bahwa tersangka berhak memberikan keterangan secara bebas tanpa tekanan. Selain itu, anggota kepolisian yang terbutki melakukan kekerasan dalam penyidikan dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, atau bahkan pasal 422 KUHP jika terbukti melakukan pemaksaan pengakuan secara melawan hukum. Penelitian ini menekankan pentingnya reformasi dalam mekanisme pengawasan terhadap penyidik guna mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang. Diharapkan, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi aparat penegak hukum dalam menegakkan hukum yang adil, profesional, dan berorientasi pada penghormatan terhadap hak asasi manusia. Karena hak asasi manusia adalah hak- hak mendasar yang melekat pada setiap individu sejak lahir sebagai manusia. Hak ini bersifat universal, tidak dapat di cabut, dan harus dihormati oleh semua orang,termasuk negara dan pemerintah.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	1. Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum 2. ⁠Muhammad Taufiq, S.H., M.H
Uncontrolled Keywords:	Pertanggungjawaban Pidana, Kekerasan Polisi, Proses Penyidikan, KUHAP, Hak Asasi Manusia.
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S1)
Depositing User:	Mahasiswa Fakultas Hukum
Date Deposited:	27 May 2025 06:13
Last Modified:	27 May 2025 06:13
URI:	http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/31878

Actions (login required)

View Item