YADHIRA MAGHFIRAH NURALINI, 502021042 (2025) KEWENANGAN EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DI PALEMBANG. Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Palembang.

Preview	Text 502021042_BAB I_DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (2MB) | Preview
	Text 502021042_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (539kB)
	Text 502021042_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (547kB)
	Text 502021042_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (497kB)
	Text 502021042_DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Repository staff only Download (509kB)
	Text 502021042_LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text 502021042_Cover_Sampai_Lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

Di Indonesia, pemerintah memiliki peran yang besar untuk kesejahteraan, sehingga harus memiliki suatu kebebasan untuk mengambil suatu tindakan dan keputusan. Namun dalam praktiknya, pejabat TUN menyalahgunakan suatu kebebasan tersebut. Peran Pengadilan Tata Usaha Negara disini ialah untuk mengimbangi kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan dan memberikan perlindungan terhadap masyarakat yang mencari keadilan atas tindakan pejabat TUN. Maka dari itu, Penelitian ini membahas mengenai tata cara eksekusi putusan dan kendala yang dihadapi dalam proses eksekusi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara di Palembang. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini ialah penelitian hukum empiris dan sumber data diperoleh melalui penelitian di lapangan (wawancara) dan penelitian pustaka, analisis data dengan cara sistematis meliputi redukasi data dan penarikan kesimpulan. Tujuan penelitian ini untuk mengemukakan kekuasaan Pengadilan Tata Usaha Negara di Palembang dalam melaksanakan putusan eksekusi dan kendala yang dihadapi dalam proses eksekusi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara di Palembang. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa suatu eksekusi putusan dapat dilakukan apabila adanya permohonan dari pihak Penggugat kepada Pengadilan Tata Usaha Negara bahwasanya pihak Tergugat tidak melaksanakan putusan yang sudah inkrah. Kendala yang dihadapi dalam proses eksekusi ini ialah apabila suatu gugatan belum inkrah, maka putusan tersebut belum bisa dieksekusi, selain itu ketidakpatuhan Pejabat TUN merupakan salah satu faktor mendasar yang menghambat eksekusi putusan PTUN.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	1. Dr. Hj. Sri Suatmiati, S.H., M.Hum. 2. Abdul Jafar, S.H., M.H.
Uncontrolled Keywords:	Eksekusi putusan pengadilan tata usaha negara, kewenangan PTUN, Putusan PTUN
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S1)
Depositing User:	Mahasiswa Fakultas Hukum
Date Deposited:	27 May 2025 03:20
Last Modified:	27 May 2025 03:20
URI:	http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/31834

Actions (login required)

View Item