ARIKA NISFA AULIA, NIM. 502021041 (2025) TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN TUNTUTAN PIDANA JAKSA PENUNTUT UMUM (JPU) DALAM PERKARA KONEKSITAS DI KEJAKSAAN NEGERI KOTA PALEMBANG. Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Palembang.

Preview	Text 502021041_BAB I _ DAFTAR _ PUSTAKA.pdf - Published Version Download (1MB) | Preview
	Text 502021041_ BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (419kB)
	Text 502021041_ BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (360kB)
	Text 502021041_ BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (121kB)
	Text 502021041_ DAFTAR _ PUSTAKA.pdf Restricted to Repository staff only Download (378kB)
	Text 502021041_ LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text 502021041__COVER_SAMPAI_LAMPIRAN_ (2).pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

ABSTRAK TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN TUNTUTAN PIDANA JAKSA PENUNTUT UMUM (JPU) DALAM PERKARA KONEKSITAS DI KEJAKSAAN NEGERI KOTA PALEMBANG ARIKA NISFA AULIA ABSTRAK Perkara koneksitas merupakan isu penting dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, di mana kasus-kasus ini melibatkan pelaku dari unsur sipil dan militer. Penanganan perkara koneksitas memerlukan koordinasi yang efektif antara berbagai lembaga penegak hukum, termasuk Kejaksaan, Oditurat Militer, dan Kepolisian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan tuntutan pidana oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam perkara koneksitas di Kejaksaan Negeri Kota Palembang. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan empiris dengan wawancara mendalam kepada Jaksa Penuntut Umum yang terlibat dalam penanganan perkara tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan tuntutan pidana oleh Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Kota Palembang telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Namun, terdapat beberapa kendala yang dihadapi, antara lain kurangnya sinergi antar lembaga, perbedaan prosedur hukum antara peradilan umum dan militer, serta kesulitan dalam pengumpulan bukti yang cukup. Koordinasi yang lemah antara instansi terkait sering kali memperlambat proses penyelidikan dan penuntutan, sedangkan perbedaan sistem hukum dapat menciptakan kompleksitas dalam pemrosesan perkara. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan koordinasi antar instansi, penguatan regulasi yang mengatur perkara koneksitas, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang hukum. Dengan langkah- langkah tersebut, diharapkan efektivitas penanganan perkara koneksitas dapat meningkat, sehingga keadilan dapat ditegakkan secara optimal bagi semua pihak yang terlibat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam konteks hukum pidana dan peradilan koneksitas di Indonesia. Kata Kunci: Tuntutan Pidana, Jaksa Penuntut Umum, Koneksitas, Kejaksaan Negeri, Hukum Pidana.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	1.Atika ismail S.H., M.H 2.Febrina hertika rani S.H., M.H
Uncontrolled Keywords:	Kata Kunci: Tuntutan Pidana, Jaksa Penuntut Umum, Koneksitas, Kejaksaan Negeri, Hukum Pidana.
Subjects:	Ilmu Hukum > Hukum Pidana
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S1)
Depositing User:	Mahasiswa Fakultas Hukum
Date Deposited:	27 May 2025 05:24
Last Modified:	27 May 2025 05:24
URI:	http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/31818

Actions (login required)

View Item