SANDI TRI PUTRA, NIM : 502021326 (2025) ANALISIS YURIDIS TENTANG KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH DALAM MEMBENTUK DAN MENGUSULKAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG. Skripsi thesis, univeraitas muhammadiyah palembang.

Preview	Text 502021326_BAB I_DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (1MB) | Preview
	Text 502021326_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (303kB)
	Text 502021326_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (250kB)
	Text 502021326_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (90kB)
	Text 502021326_DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Repository staff only Download (235kB)
	Text 502021326_Lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (575kB)
	Text 502021326_Cover_Sampai_Lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK ANALISIS YURIDIS TENTANG KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH DALAM MEMBENTUK DAN MENGUSULKAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG Oleh: SANDI TRI PUTRA 502021326 Dewan Perwakilan Daerah merupakan lembaga perwakilan rakyat yang terdiri dari wakil daerah provinsi yang dipilih melalui pemilihan umum tanpa terpengaruh oleh peran partai politik, salah satu lembaga negara yang dibentuk untuk memberikan kesempatan kepada orang-orang daerah untuk berpartisipasi dalam kebijakan tingkat nasional, terutama yang berkaitan dengan masalah kepentingan daerah. DPD memiliki status yang sama dengan DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat, namun DPD hanya mengusulkan rancangan undang-undang, sedangkan DPR berposisi sebagai lembaga utama dalam membentuk undang-undang. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini ialah: 1. Apakah dasar hak dan wewenang Dewan Perwakilan Daerah dalam mengajukan usul inisiatif rancangan undang-undang? 2. Bagaimanakah mekanisme Dewan Perwakilan Daerah dalam Mengajukan rancangan undang-undang ke Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia? metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dengan jenis data yang digunakan data sekunder. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa di dalam UUD 1945 Pasal 22D ayat (1) DPD memiliki hak untuk mengusulkan rancangan undang-undang kepada DPR. Usulan tersebut berkaitan dengan masalah otonomi daerah, hubungan antara pusat dan daerah, pembuatan serta sumber daya ekonomi lainnya,serta hal-hal yang berhubungan dengan keseimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Wewenang DPD masih sangat terbatas hanya mengajukan RUU berbeda dengan DPR sebagai pembentuk undang-undang, mekanismenya melibatkan beberapa tahapan yang memastikan adanya kordinasi antara kedua lembaga legislatif ini. DPD memiliki kewenangan mengusulkan RUU dan DPR menjadi faktor penentu bagi keberhasilan RUU yang di usulkan oleh DPD, berdasarkan penelitian diatas diperlukan penguatan posisi konstitusional dan kelembagaan DPD agar perannya dalam proses legislasi dapat lebih efektif dan bermakna dalam mewakili kepentingan daerah di tingkat nasional. Kata Kunci: Dewan Perwakilan Daerah, Rancangan Undang-Undang, Kewenangan

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	Pembimbing 1. Dr. Sri Suatmiati, S.H., M.H. 2. Abdul Jafar, S.H., M.H.
Uncontrolled Keywords:	Kata Kunci: Dewan Perwakilan Daerah, Rancangan Undang-Undang, Kewenangan
Subjects:	Ilmu Hukum > Hukum Negara dan Bangsa
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S1)
Depositing User:	Mahasiswa Fakultas Hukum
Date Deposited:	27 May 2025 04:29
Last Modified:	27 May 2025 04:29
URI:	http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/31753

Actions (login required)

View Item