Muhammad Syahrul Ramadhan, NIM : 502021222 (2025) UPAYA PENEGAKAN HUKUM PASAL 55 HURUF (C) UNDANG - UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2007 TENTANG CUKAI DALAM PEREDARAN ROKOK ILLEGAL. Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Palembang.
|
Text
502021222_BAB I_DAFTAR_PUSTAKA.pdf - Published Version Download (3MB) | Preview |
|
![]() |
Text
502021222_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (155kB) |
|
![]() |
Text
502021222_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (172kB) |
|
![]() |
Text
502021222_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (297kB) |
|
![]() |
Text
502021222_DAFTAR_PUSTAKA.pdf Restricted to Repository staff only Download (405kB) |
|
![]() |
Text
502021222_LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (3MB) |
|
![]() |
Text
502021222_COVER_SAMPAI_LAMPIRAN (2).pdf Restricted to Repository staff only Download (6MB) |
Abstract
ABSTRAK UPAYA PENEGAKAN HUKUM PASAL 55 HURUF ( C ) UNDANG - UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2007 TENTANG CUKAI DALAM PEREDARAN ROKOK ILLEGAL Muhammad Syahru Ramadhan Peredaran rokok ilegal di Indonesia menjadi masalah serius yang berdampak negatif terhadap pendapatan negara dan kesehatan masyarakat. Salah satu regulasi yang mengatur hal ini adalah Pasal 55 huruf (c) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, yang melarang produksi, distribusi, dan peredaran rokok ilegal. Penegakan hukum yang efektif terhadap peredaran rokok ilegal sangat penting untuk mengurangi dampak negatif yang ditimbulkannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya penegakan hukum Pasal 55 huruf (c) UU Cukai dalam menanggulangi peredaran rokok ilegal serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun telah ada berbagai upaya penegakan hukum seperti razia dan pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal, efektivitasnya masih terbatas. Beberapa kendala yang dihadapi antara lain keterbatasan sumber daya, kurangnya koordinasi antar instansi, serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya rokok ilegal. Selain itu, peredaran rokok ilegal yang semakin canggih dan tersembunyi melalui jalur distribusi yang sulit terdeteksi juga menjadi tantangan besar. Penelitian ini menyimpulkan bahwa untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum Pasal 55 huruf (c) UU Cukai, diperlukan sinergi yang lebih baik antara lembaga penegak hukum dan masyarakat. Penguatan kapasitas aparat, peningkatan koordinasi antar lembaga, serta sosialisasi yang lebih masif mengenai bahaya rokok ilegal kepada masyarakat sangat diperlukan. Selain itu, pengawasan yang lebih ketat terhadap produsen dan distributor rokok, serta pemberian sanksi yang lebih tegas, diharapkan dapat memberikan efek jera dan menurunkan angka peredaran rokok ilegal di Indonesia. Dengan langkah-langkah tersebut, penegakan hukum terhadap rokok ilegal diharapkan dapat berjalan lebih efektif dan berdampak positif bagi perekonomian negara dan kesehatan masyarakat. Kata Kunci: Upaya, Penegakan Hukum, Pasal 55, Rokok Illegal
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Additional Information: | 1. KOESRIN NAWAWIE A.,S.H.,MH 2. DEA JUSTICIA ARDHA S.H.,MH |
Uncontrolled Keywords: | Kata Kunci: Upaya, Penegakan Hukum, Pasal 55, Rokok Illegal |
Subjects: | Ilmu Hukum > Hukum Perdata |
Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S1) |
Depositing User: | Mahasiswa Fakultas Hukum |
Date Deposited: | 27 May 2025 02:50 |
Last Modified: | 27 May 2025 02:50 |
URI: | http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/31464 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |