TAMMARA SALWA SALSABILLAH, NIM : 5022021146 (2025) AKIBAT HUKUM SURAT DAKWAAN JAKSA PENUNTUT UMUM (JPU) YANG SALAH MENERAPKAN PASAL DAKWAAN DALAM PROSES PEMERIKSAAN PERSIDANGAN DI PENGADILAN NEGERI SENGKANG (STUDI PUTUSAN NO. 195/Pid.B/2017/PN.Skg.). Skripsi thesis, UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG.

Preview	Text 502021146_BAB I_DAFTAR PUTAKA.pdf - Published Version Download (2MB) | Preview
	Text 502021146_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (380kB)
	Text 502021146_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (413kB)
	Text 502021146_DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Repository staff only Download (246kB)
	Text 502021146_Lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (739kB)
	Text 502021146_Cover_Sampai_Lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

ABSTRAK AKIBAT HUKUM SURAT DAKWAAN JAKSA PENUNTUT UMUM (JPU) YANG SALAH MENERAPKAN PASAL DAKWAAN DALAM PROSES PEMERIKSAAN PERSIDANGAN DI PENGADILAN NEGERI SENGKANG (STUDI PUTUSAN NO. 195/Pid.B/2017/PN.Skg.) TAMMARA SALWA SALSABILLAH Kesalahan penerapan pasal dalam surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) merupakan persoalan krusial yang dapat berdampak signifikan terhadap jalannya persidangan, putusan hakim, serta kepastian hukum bagi terdakwa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum dari kesalahan penerapan pasal dalam surat dakwaan serta mengidentifikasi langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh JPU dalam memperbaikinya. Metode yang digunakan adalah metode yuridis normatif, dengan pendekatan studi kepustakaan dan analisis terhadap putusan pengadilan yang relevan guna memperoleh gambaran menyeluruh mengenai permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesalahan dalam menerapkan pasal dapat mengakibatkan berbagai konsekuensi hukum, seperti penundaan proses persidangan, pembatalan surat dakwaan oleh majelis hakim, hingga putusan bebas atau lepas terhadap terdakwa.Hal ini tentu berdampak terhadap efektivitas penegakan hukum dan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana. Dalam upaya memperbaiki kesalahan tersebut, JPU dapat mengajukan pembetulan melalui mekanisme eksepsi, renvoi, atau upaya hukum seperti banding. Selain itu, perlu adanya peningkatan kompetensi jaksa dalam memahami hukum materiil dan formil, serta pengawasan internal yang lebih ketat dalam penyusunan surat dakwaan. Penelitian ini menegaskan bahwa ketelitian dan profesionalisme dalam penyusunan surat dakwaan sangat penting untuk menjamin perlindungan hak-hak terdakwa serta menciptakan proses peradilan yang adil, efektif, dan berintegritas di Indonesia Kata Kunci: Kesalahan Penerapan Pasal, Surat Dakwaan, Jaksa Penuntut Umum, Kepastian Hukum, Peradilan Pidana.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	Pembimbing1. DR.H.Suharyono,S.H.,M.H 2. Marlina,S.H.,M.H
Uncontrolled Keywords:	Kata Kunci: Kesalahan Penerapan Pasal, Surat Dakwaan, Jaksa Penuntut Umum, Kepastian Hukum, Peradilan Pidana.
Subjects:	Ilmu Hukum > Hukum Pidana
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S1)
Depositing User:	Mahasiswa Fakultas Hukum
Date Deposited:	21 May 2025 04:09
Last Modified:	21 May 2025 04:09
URI:	http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/31371

Actions (login required)

View Item