AULIYAH NAHYA, NIM : 502021126 (2025) TANGGUNG JAWAB PIDANA PELAKU PERDAGANGAN ANAK DIBAWAH UMUR (CHILD TRAFICKING) (STUDI PUTUSAN NO923/Pid.Sus/2023/PNPLG). Skripsi thesis, UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG.

Preview	Text 502021126_BAB I_DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (3MB) | Preview
	Text 502021126_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (840kB)
	Text 502021126_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (980kB)
	Text 502021126_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (422kB)
	Text 502021126_DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Repository staff only Download (603kB)
	Text 502021126_Lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)
	Text 502021126_Cover_Sampai_Lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (5MB)

Abstract

ABSTRAK TANGGUNG JAWAB PIDANA PELAKU PERDAGANGAN ANAK DIBAWAH UMUR (CHILD TRAFICKING) (STUDI PUTUSAN NO923/PID.SUS/2023/PNPLG) AULIYAH NAHYA Setiap individu yang melakukan tindak pidana perdagangan orang wajib mempertanggungj awabkan perbuatannya di hadapan hukum. Pada dasarnya, pertanggung jawaban pidana merupakan akibat hukum tindakan menyimpang yang dilakukan oleh pelaku kejahatan. Sanksi pidana penjara dengan masa hukuman paling sedikit 1 tahun diberikan sebagai bentuk pembinaan, sekaligus memberikan kesempatan kepada pelaku untuk memperbaiki diri. Beberapa faktor utama penyebab terjadinya perdagangan anak di Indonesia meliputi kemiskinan, gaya hidup hajatan, eksploitasi terhadap anak, dan tingginya permintaan pekerja seks. Untuk menanggulangi permasalahan ini, pemerintah telah melakukan berbagai upaya, antara lain membentuk regulasi khusus, mendirikan pusat pelayanan terpadu, membentuk Gugus Tugas Pemberantasan Perdagangan Orang (PTPPO), serta melibatkan masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanganan. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya pencegahan dan penanganan, namun peran aktif seluruh elemen masyarakat sangat dibutuhkan . Rumusan masalah yang dikaji dari penelitian ini ialah Bagaimana tanggung jawab pelaku perdagangan anak dibawah umur ditinjau dati putusan NO.923/Pid.Sus/PN.PLG dan Bagaimana Upaya emerintah dalam menanggulangi perdagangan anak di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan menganalisis data sekunder dan mengkaji pertanggung jawaban pidana, Hasil dari Penelitian menunjukkan bahwa perempuan dan anak-anak merupakan kelompok paling rentan menjadi korban tindak pidana perdagangan orang, tidak hanya untuk eksploitasi seksual tetapi juga kerja paksa dan perbudakan. Pelaku melakukan berbagai cara untuk mengeksploitasi korban. Pemerintah telah menetapkan kebijakan seperti Perpres RAN PPTPPO untuk mencegah dan menangani perdagangan orang, memperkuat perlindungan korban, penegakan hukum, serta meningkatkan kesadaran dan pemberdayaan masyarakat guna mencegah terjadinya kasus serupa. Selain itu, pemerintah juga berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat melalui kampanye serta program pemberdayaan perempuan dan anak di sektor ekonomi guna mencegah mereka menjadi korban perdagangan manusia. Kata Kunci: Tanggung Jawab Pidana, Perdagangan Anak

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	Pembimbing 1. Dr. Sri Suatmiati, S.H., M.Hum 2. Dr. Hasanah Mulkan,S.H., M.H
Uncontrolled Keywords:	Kata Kunci: Tanggung Jawab Pidana, Perdagangan Anak
Subjects:	Ilmu Hukum > Hukum Pidana
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S1)
Depositing User:	Mahasiswa Fakultas Hukum
Date Deposited:	21 May 2025 04:30
Last Modified:	21 May 2025 04:30
URI:	http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/31346

Actions (login required)

View Item