IMELDA SABILA, NIM : 502021150 (2025) ANALISIS TINDAK PIDANA PENGHINAAN TERHADAP PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN MENURUT UNDANG - UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1946 TENTANG KITAB UNDANG - UNDANG HUKUM PIDANA. Skripsi thesis, UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG.

Preview	Text 502021150_BAB I_DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (1MB) | Preview
	Text 502021150_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (577kB)
	Text 502021150_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (485kB)
	Text 502021150_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (197kB)
	Text 502021150_DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Repository staff only Download (306kB)
	Text 502021150_Lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (198kB)
	Text 502021150_Cover_Sampai_Lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

ABSTRAK ANALISIS TINDAK PIDANA PENGHINAAN TERHADAP PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN MENURUT UNDANG - UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1946 TENTANG KITAB UNDANG - UNDANG KITAB PIDANA IMELDA SABILA Dalam penulisan skripsi ini, penulis membahas masalah Analisis Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Presiden Dan Wakil Presiden Menurut Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tindak pidana yang seperti apa yang dikategorikan sebagai penghinaan presiden, untuk mengetahui mana yang dimaksud tindak pidana penghinaan presiden dengan mengkeritik kebijakan pemerintah dan untuk membedakan antara KUHP tindak pidana penghinaan presiden dengan pencemaran nama baik. Penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian Normatif, yakni metode penelitian yang diperoleh di perpustakaan dengan menganalisa teori-teori melalui pengumpulan sumber-sumber yang berkaitan dengan aspek materi yang diteliti serta mengkaji pendapat-pendapat para ahli hukum yang terdapat dalam buku, Undang-undang KUHP, atau buku-buku lain yang berkaitan masalah penelitian. Hasil penelitian menggambarkan bahwa pada KUHP ini untuk menjaga kehormatan presiden diperlukan perlindungan hukum terhadap presiden dari tindakan yang dapat merendahkan martabanya sebagai kepala negara. Namun penerapan pasal- pasal penghinaan tidak boleh sebagai cara pemerintah mengendalikan dan mematikan kritik terhadap perilaku dan kebijakan Presiden. Karena penerapan delik penghinaan yang berlebih yang berkaitan dengan hak warga negara untuk menyampaikan pendapat atau kritik terhadap pemerintah atau kebijakan pejabat publik akan mematikan secara perlahan demokrasi.Sebaliknya penggunaan hak warga negara untuk menyampaikan kritik secara berlebihan terhadap pejabat negara dan pemerintah akan melahirkan sikap anarkis. Kata kunci: KUHP, Penghinaan, dan Presiden.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	Pembimbing 1. Dr. Arief Wisnu Wardhana, S.H., M.Hum 2. Dr. Martini, S.H., M.H
Uncontrolled Keywords:	Kata kunci: KUHP, Penghinaan, dan Presiden.
Subjects:	Ilmu Hukum > Hukum Pidana
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S1)
Depositing User:	Mahasiswa Fakultas Hukum
Date Deposited:	20 May 2025 02:10
Last Modified:	20 May 2025 02:10
URI:	http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/31194

Actions (login required)

View Item