MUHAMMAD INDRA DARMAWAN, NIM : 502021371 (2025) TANGGUNG JAWAB HUKUM PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN KERJASAMA KEMITRAAN ANTARA LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI (LSP) DIGITAL INFORMATIKA INDONESIA DENGAN LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP) PALCOMTECH PALEMBANG. Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Palembang.

Preview	Text 502021371_BAB I _ DAFTAR_PUSTAKA_ (1).pdf - Published Version Download (2MB) | Preview
	Text 502021371_BAB II (1).pdf Restricted to Repository staff only Download (403kB)
	Text 502021371_BAB III (1).pdf Restricted to Repository staff only Download (369kB)
	Text 502021371_BAB IV (1).pdf Restricted to Repository staff only Download (340kB)
	Text 502021371_DAFTAR_PUSTAKA (1).pdf Restricted to Repository staff only Download (436kB)
	Text 502021371_LAMPIRAN (1).pdf Restricted to Repository staff only Download (4MB)
	Text 502021371_COVER_SAMPAI_LAMPIRAN_ (1).pdf Restricted to Repository staff only Download (6MB)

Abstract

ABSTRAK TANGGUNG JAWAB HUKUM PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN KERJASAMA KEMITRAAN ANTARA LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI (LSP) DIGITAL INFORMATIKA INDONESIA DENGAN LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP) PALCOMTECH PALEMBANG MUHAMMAD INDRA DARMAWAN Perjanjian kerjasama kemitraan antara Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Digital Informatika Indonesia dengan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Palcomtech Palembang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi peserta didik melalui program sertifikasi profesi. Kerjasama ini penting karena sertifikasi profesi menjadi bukti pengakuan atas kompetensi seseorang di bidang tertentu, yang berdampak pada daya saing di dunia kerja. Namun, dalam pelaksanaannya, potensi permasalahan hukum bisa muncul, terutama terkait pemenuhan kewajiban para pihak.Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini merumuskan dua masalah utama: (1) Bagaimanakah tanggung jawab hukum dalam perjanjian kerjasama kemitraan antara LSP Digital Informatika Indonesia dengan LKP Palcomtech Palembang? (2) Apakah akibat hukumnya apabila kewajiban pihak LSP tidak terpenuhi? Penelitian ini menggunakan metode empiris dengan mengumpulkan data melalui wawancara dan studi dokumen terkait perjanjian kerjasama.Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab hukum para pihak mengacu pada prinsip itikad baik sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata serta syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdata. LSP bertanggung jawab melaksanakan uji kompetensi, menyediakan asesor, dan menerbitkan sertifikat, sedangkan LKP memfasilitasi peserta didik dan menyediakan sarana prasarana. Apabila LSP tidak memenuhi kewajibannya, akibat hukumnya meliputi pembatalan perjanjian (Pasal 1266 KUHPerdata), tuntutan ganti rugi (Pasal 1243 KUHPerdata), serta penghentian kerjasama. Kesimpulannya, kepatuhan terhadap isi perjanjian menjadi kunci utama dalam menjaga kemitraan antara LSP dan LKP. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan penguatan klausul perjanjian, terutama terkait penyelesaian sengketa dan evaluasi rutin, guna meminimalisir potensi perselisihan dan menjaga keberlangsungan kerjasama. Kata Kunci:Tanggung Jawab Hukum, Perjanjian Kerjasama, LSP, LKP, Sertifikasi Profesi

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	1.H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum. 2.Ledy Wila Yustini, S.H., M.H
Uncontrolled Keywords:	Kata Kunci:Tanggung Jawab Hukum, Perjanjian Kerjasama, LSP, LKP, Sertifikasi Profesi
Subjects:	Ilmu Hukum > Hukum Perdata
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S1)
Depositing User:	Mahasiswa Fakultas Hukum
Date Deposited:	17 May 2025 04:04
Last Modified:	17 May 2025 04:04
URI:	http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/31068

Actions (login required)

View Item